Hukum Islam bersifat universal, salah satunya mengatur berbagai macam aturan muamallah duniawiyah. Aturan Allah tersebut mempunyai tujuan mengatur hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan manusia. Hukum yang mengatur tentang hubungan antar sesama manusia antara lain adalah hukum kewarisan. Al-Qur’an menjelaskan mengenai hukum kewarisan dengan jelas dan terperinci. Islam tidak membedakan kewarisan dari ayah ataupun dari ibu, Islam juga tidak menentukan harta/obyek yang akan diberikan kepada ahli warisnya. Masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes pada praktiknya di dalam pembagian harta waris masih menggunakan tradisi kewarisan yang dilakukan secara turun temurun dari leluhurnya sampai sekarang, dan sistem kewarisannya menggunakan kewarisan jujuli yang dilaksanakan bagi anak bungsu kepada saudara-saudaranya.
Berdasarkan tradisi tersebut penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai bagaimanakah alasan-alasan hukum dilaksanakannya kewarisan jujuli bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Kabupaten Brebes serta bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi kewarisan jujuli bagi anak bungsu di Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data-data yang diperoleh berdasarkan data-data yang relevan dengan penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif. yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematik sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dilakukan dengan cara wawancara (interview) dan dokumentasi kepada Sekretaris Desa dan tokoh agama Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes.
Hasil penelitian menunjukan bahwa tradisi kewarisan jujuli bagi anak bungsu pada masyarakat Desa Gegerkunci Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes mempunyai alasan-alasan hukum, kewarisan tersebut sudah berlaku secara turun temurun sejak nenek moyang terdahulu sehingga sudah dianggap sebagai tradisi, terwujudnya rasa keadilan dalam keluarga sehingga para ahli waris tidak ada yang merasa didiskriminasikan dan pembagian kewarisan tersebut dibagi secara merata. Menurut hukum Islam tradisi tersebut sudah menjadi ‘Urf shahih, karena tidak bertentangan dengan ketentuan syarat-syarat ‘Urf yang ada untuk bisa dijadikan sebagai hujjah hukum, di mana praktiknya kesepakatan ahli warislah yang diutamakan dengan jalan musyawarah, maka tradisi tersebut boleh menurut hukum Islam.