Wakaf merupakan ibadah yang berkaitan erat dengan pembangunan kesejahteraan umat, wakaf juga ibadah yang bercorak sosial ekonomi. Tercapainya tujuan wakaf tidak luput dari peran nazhir dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Dalam mencapai tujuan ini perlu adanya keseimbangan antara hak yang didapat dan kewajiban yang dilaksanakan oleh nazhir terhadap harta wakaf. Tugas nazhir disebutkan di dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Begitu juga dengan hak nazhir yang terdapat di dalam pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Realita yang terjadi hak dan kewajiban ini tidak banyak yang menyadari keberadaanya sehingga berimbas pada perkembangan harta wakaf. Kurangnya pengetahuan nazhir dan kurangnya sosialisasi sekaligus pembinaan yang dilakukukan oleh BWI menjadi penyebabnya. Dalam hal ini penulis tertarik melakukan penelitian terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir wakaf masjid Al-Islah Desa Gandrirojo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang terkait praktik pengelolaan aset wakaf milik masjid Al-Islah berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 karena diantara wakaf yang ada di Rembang, wakaf masjid Al-Islah ini yang berjalan pengelolaannya.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Menggunakan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan pengurus masjid, nadzir, serta PPAIW. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan karya tulis lain yang berhubungan dengan isi penelitian. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan deskriptif analitis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hak dan kewajiban nazhir terhadap aset wakaf masjid Al-Islah belum sesuai dengan Undang-undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Karena minimnya pengetahuan nazhir terhadap hak dan kewajiban yang ada pada dirinya. Sehingga beberapa tugas yang seharusnya dilaksanakan oleh nazhir tidak dapat direalisasikan.