Dalam sebuah keluarga yang sudah dikaruniai anak, terjadinya perceraian akan memengaruhi tumbuh kembang dan hak-hak anak ke depannya, dalam hal ini anak memiliki kepentingan atas perceraian orang tuanya. Pada asasnya setiap orang yang memiliki kepentingan dalam suatu perkara perdata yang sedang berjalan dapat menuntut untuk mengabungkan diri atau campur tangan, sebagaimana termuat dalam Pasal 279 Rv. Dalam perkara perdata pada umumnya segketa yang masuk di pengadilan dikelompokkan dalam dua katagori yaitu perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, salah satu segketa yang sulit dikelompokkan adalah perkara perceraian, terutama perkawinan dalam Islam. Perkawinan adalah perkara perdata yang cara penyelesaian segketanya diatur khusus oleh undang-undang, tetapi dalam aturan khusus tersebut secara legal formal belum mengatur tentang peranan yang dapat dilakukan anak untuk memperjuangkan hak-hak dalam keluarganya apabila terjadi perceraian.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana sinkronisasi Pasal 279 Rv dengan gugatan intervensi dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Dan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum intervensi anak dalam proses perceraian orang tuanya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif. Untuk permasalahan pertama mengunakan taraf sinkronisasi horizontal, dengan cara mensinkronkan Pasal 279 Rv dengan sumber hukum acara perceraian dalam Peradilan Agama. Untuk permasalahan yang kedua dengan mendeskripsikan kedudukan dan peranan anak dalam perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
Hasil penelitian ini adalah bahwa pastisipasi anak dalam perceraian dapat dilakukan dengan jalan intervensi di muka pengadilan. Pasal 279 Rv yang mengatur tentang ketentuan intervensi dalam perkara perdata umum dapat digunakan sebagai sumber hukum acara perceraian dalam Peradilan Agama. Perceraian merupakan perkara perdata, hanya saja memiliki perbedaan dengan perkara perdata pada umumnya. Perbedaan inilah yang membuat sikap yuridis dalam memposisikan kedudukan anak dalam perkara perceraian sebagai subjek hukum, yang dapat berperan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan intervensi dalam perceraian kedua orang tuanya di muka pengadilan.