Dispensasi nikah merupakan salah satu dari perkara perdata permohonan. Pada tahun 2015 terhitung 184 perkara permohonan yang ditangani Pengadilan Agama Ambarawa, jumlah ini lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah perkara permohonan di pengadilan lain. Dari banyaknya permohonan yang ditangani penulis hanya mengambil 2 (dua) sampel penetapan hakim PA Ambarawa yaitu penetapan No.0028/Pdt.P/2015/PA.Amb merupakan penetapan yang dikabulkan dan penetapan No.0039/Pdt.P/2015/PA.Amb merupakan penetapan yang ditolak. Undang-undang tidak mengatur secara lugas mengenai kriteria dikabulkan atau ditolaknya permohonan dispensasi nikah, sehingga penulis tertarik untuk meneliti apa saja yang menjadi pertimbangan hakim serta manfaat yang dapat diambil dari penetapan Pengadilan Agama Ambarawa.
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah dasar pertimbangan hakim PA Ambarawa dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2015 dan analisis maslahah mursalah terhadap pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah pada tahun 2015.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif/library research, data dikumpulkan dengan mewawancarai hakim PA Ambarawa yang menangani perkara tersebut dan dokumentasi berupa penetapan dispensasi nikah yang dikabulkan dan ditolak. Data primer yang digunakan adalah penetapan hakim tahun 2015, sedangkan data sekundernya adalah wawancara, seluruh dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dispensasi nikah, sumber dari buku, skripsi/jurnal yang berkaitan dengan dispensasi nikah. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskripsi analitic.
Penelitian ini menghasilkan temuan; Pertama,pertimbangan hakim yang dipakai dalam mengabulkan atau menolak permohonan tersebut berdasarkan pada kematangan pisik yang dilihat dari umur kedua calon mempelai, psikis/jiwa dilihat dari kedewasaan pola pikir kedua calon mempelai, dan kematangan finansial dilihat dari adanya pekerjaan yang berpenghasilan calon suami serta adanya keyakinan hakim atas perkara yag ditangani. Kedua, Pertimbangan tersebut telah sesuai dengan syarat dijadikannya maslahah mursalah sebagai istinbath hukum. Sebab, dasar hukum yang digunakan sejalan dengan hukum positif diantaranya Peraturan Menteri Agama No. 3/1975, KHI pasal 53 dan hukum Islam yaitu QS. An-Nur ayat 3 serta kaidah fiqhiyah. Akan tetapi penulis berbeda pendapat apabila permohonan tersebut ditolak karena hal tersebut tidak sejalan dengan maksud QS. An-Nur: 3 dan ayat 32 dan pasal 53 KHI, selain itu dikhawatirkan akan terjadi kemafsadatan yang lebih besar yang akan dialami oleh salah satu atau kedua calon mempelai tersebut, seperti dilakukannya pernikahan di bawah tangan atau dilakukannya tindakan yang dilarang agama seperti aborsi.