Perkawinan poliandri adalah salah satu bentuk perkawinan yang dilarang oleh Islam. Keharaman tersebut telah jelas disebutkan di dalam Al-qur’an dan juga hadits Nabi. Para ulama juga bersepakat atas keharamannya. Perkawinan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataannya telah terjadi praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut, yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal? Kedua, bagaiamana dampak hukum yang timbul akibat adanya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal?
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan peneliti untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.
Hasil dari penelitian ini, yang pertama bahwa praktek poliandri yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal disebabkan karena adanya ketidaktahuan wali, juga kemauan si pelaku sendiri, rendahnya tingkat pengetahuan, dan juga faktor administratif yang kemudian menjadikan pernikahan yang terlarang ini dapat dicatatkan dan mendapatkan buku nikah. Adapun hasil yang kedua bahwa praktek poliandri tersebut memiliki implikasi hukum seperti: anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, jika terjadi perceraian maka tidak ada iddah bagi istri, tidak ada hak saling mewarisi.