Dalam memutuskan suatu perkara, hakim tidak boleh memberikan putusan apa yang tidak diminta atau apa yang tidak ada dalam petium. Hakim mempunyai hak karena jabatan nya yang disebut hak Ex officio, dimana hak tersebut digunakan untuk melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian. Umumnya hak Ex officio ini digunakan dalam perkara cerai talak. Namun, dalam peneitian ini hak Ex officio digunakan dalam perkara cerai gugat yang mana hakim memberikan putusan dimana hal tersebut merupakan akibat hukum yang ditimbulkan karena cerai talak. Dari sinilah penulis meneliti sebuah putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl. Adapun yang menjadi perumusan masalah yaitu : Bagaimana analisis hukum materiil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl.? dan Bagaiman analisis hukum formil terhadap putusan No. 0133/pdt.G/2016/PA.kdl?

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif. Dengan mengambil sumber data primer yaitu wawancara dengan Hakim PA Kendal Drs. Mustar, SH, MH, sumber data sekunder yaitu putusan Pengadilan Agama Kendal No. 0133/Pdt.G/2016/PA.Kdl dan buku – buku lain yang mendukung skripsi ini dan sumber data tersier yaitu kamus hukum, kamus besar bahasa indonesia. Adapun teknik pengumpulan datanya peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif normatif yaitu yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah, keadaan, dan peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat faktual, kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis, penulis berkesimpulan bahwa Ex Officio memang seharusnya digunakan ketika itu benar-benar melindungi Hak-Hak perempuan atau mantan istri agar suaminya tidak lalai dalam melaksanakan kewajiban nya dan demi keadilan bagi perempuan atau mantan istri tersebut.