Pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan oleh masyarakat dinilai sebagai manusia yang bersalah, sehingga masyarakat melakukan main hakim sendiri (eigenrichting) Padahal, sistem hukum pidana di Indonesia (criminal justice system) terdapat asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), artinya seseorang dianggap tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan bersalah. Pelaku yang tertangkap tangan harus mendapatkan perlindungan hukum sebagai tersangka/terdakwa Namun, pada kenyatannya masih ada kasus main hakim sendiri terhadap pelaku pencurian, yang terjadi di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal. Oleh sebab itu, perlu diadakan penelitian pada perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (eigenrichting).
Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (eigenrichting) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana di Indonesia, dan bagaimana ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (eigenrichting) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana Islam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis kualitatif, sumber bahan primer penelitian ini adalah korban pencurian, saksi/masyarakat, dan polisi di Kecamatan Weleri. Sedangkan sumber bahan sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis tentang perlindungan hukum pelaku tindak pidana dan main hakim sendiri. Penelitian ini bertujuan melihat pelaksanaan perlindungan hukum secara nyata menurut hukum pidana di Indonesia dan hukum pidana Islam.
Hasil penelitian yang didapatkan bahwa main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga Desa Sambongsari kepada pelaku pencurian adalah perbuatan yang melanggar hukum, karena tidak menghormati hak asasi tersangka/terdakwa sebagai wujud perlindungan hukumnya. Ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (eigenrichting) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana di Indonesia adalah pelaku pencurian tidak mendapat perlindungan hukum secara litigasi yang terdapat dalam KUHAP (Pasal 50 sampai 68), dan secara non-litigasi dalam bentuk penerapan asas praduga tak bersalah (presumption of innoncence), disisi lain pelaku pencurian mendapatkan perlindungan hukum melalui penyelesaian perkara secara ADR (Alternative Dispute Resolution). Sedangkan, ketentuan perlindungan hukum bagi pelaku pencurian dalam kasus main hakim sendiri (eigenrichting) di Desa Sambongsari Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal menurut hukum pidana Islam adalah dengan menerapkan asas praduga tak bersalah sesuai dengan QS. al-Hujarat: 12, an-Nahl: 90 tentang berbuat adil, al-Maidah:8 tentang penegak keadilan, tetapi pelaku pencurian tidak mendapatkan bentuk perlindungan hukum tersebut.