Ganti rugi korban salah tangkap adalah merupakan hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, baik dari proses penyidikan, pemeriksaan berkas acara perkara oleh jaksa atau pada saat hakim menjatuhkan vonis hukuman. Apabila pada proses awal terjadi kesalahan atau terjadi hal-hal diluar prosedur maka pada tingkat selanjutnya akan terjadi kesalahan, sehingga sangat mungkin terjadi apa yang dinamakan salah hukum baik berupa salah tangkap atau salah vonis.
Penelitian ini meneliti tentang pelaksanaan ganti rugi korban salah tangkap menurut KUHAP maupun Hukum Pidana Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian kepustakaan (Library research). Adapun penelitian ini bersifat deskriptif analisis, teknik pengumpulan data yaitu primer berupa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan sekunder yaitu berupa sesuatu yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti misalnya berupa laporan-laporan, buku-buku, yang berkaitan dengan masalah penelitian mengenai ganti rugi korban salah tangkap.
Hasil penelitian ini menyebutkan apabila terjadi salah tangkap, korban berhak untuk menuntut ganti rugi atas tindakan-tindakan melawan hukum oleh penyelidik, penyidik, penuntut umum, dan hakim. Alasan ganti rugi diberikan adalah sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia (HAM) tentang perlindungan dari kekerasan dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.