Seiring dengan perkembangan masalah Perdagangan Anak, Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mencegahnya, di antaranya adalah UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta dalam Hukum Islam sudah menjelaskan tentang perlindungan terhadap anak yang menjadi korban pelacuran anak atau anak yang dilacurkan akibat perdagangan anak. Sehingga dengan adanya kedua aturan hukum tersebut yaitu Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif, akan tercipta suatu tatanan kehidupan yang kondusif, aman dan nyaman bagi kehidupan seorang anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sesuai yang diamanatkan oleh UU. Maka perlu dikaji mengenai sanksi terhadap pengeksploitasian anak yang dilacurkan yang mengakibatkan kerusakan akhlak dan masa depan anak, dalam hal ini difokuskan kepada putusan Pengadilan Negeri Semarang No.440./Pid.Sus/2017/Pn.Smg.
Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan kesalahan dan sanksi pada putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus./2017/Pn.Smg, dan bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana eksploitasi seksual pada anak menurut putusan No.440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg. Penelitian ini bersifat kepustakaan (library research), yang menjadikan adalah dokumen Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg sebagai data primer sedangkan sekunder adalah buku-buku yang berkaitan dengan hukum pidana yang membahas tentang Eksploitasi Anak.
Hasil dari penelitian menunjukan, bahwa Eksploitasi adalah tindakan dengan atau persetujuan korban yang meliputi tidak jauh dari pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek serupa, penindasan, pemerasan pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum, atau transplantasi organ, dan atau jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga baik materil atau immateril. Korban dalam perkara No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg bukan hanya orang dewasa saja tapi juga melibatkan anak dibawah umur, jadi menurut penulis hakim dalam memutuskan perkara No. 440/Pid.Sus/2017/Pn.Smg belum sesuai dengan prinsip perlindungan anak Pasal 88 UU No. 2003 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam menjatuhkan hukuman sebaiknya Hakim harus mempertimbangkan dari segala aspek keadilan yang terkait, serta untuk lebih mengedepankan pada kemaslahatan. Sehingga pada akhirnya putusan yang dikeluarkan oleh hakim benar-benar mencerminkan nilai keadilan. Sedangkan tindak pidana eksploitasi seksual pada anak dalam Hukum Islam adalah jarimah ta’zir di mana jenis dan sanksi diserahkan kepada hakim sesuai perbuatan yang dilakukan pelaku. penjatuhan putusan hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap pelaku, telah sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.