Alasan tertarik mengambil judul pemikiran Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan hak-hak politik perempuan untuk menjadi kepala negara adalah karena pada era modern tidak sedikit kaum wanita yang memiliki peran besar baik dalam institusi pendidikan maupun dalam posisi di pemerintahan, namun sampai saat ini, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara. Adapun kelebihan pemikiran Said Aqiel Siradj adalah kesan konservatif, seperti umumnya para kyai di Indonesia, tak tersirat pada diri Said Agil Siradj. Sikap ulama Palimanan-Cirebon, Jawa Barat itu bisa dikatakan sangat moderat, namun kelemahannya ia cenderung kontroversial dengan ajaran Islam yang sudah standar.
Sampai saat ini, masih terjadi perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya perempuan menjadi kepala negara. Golongan yang setuju berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara. Golongan yang tidak setuju berpendapat bahwa perempuan tidak layak menjadi kepala negara. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana pendapat Said Aqiel Siradj tentang kesetaraan perempuan untuk menjadi kepala negara? (2).Bagaimana relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia? Said Aqiel Siradj termasuk golongan yang setuju bahwa perempuan boleh menjadi kepala negara.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini kualitatif dengan pendekatan normatif. Data primer adalah karya Said Aqiel Siradj yang berhubungan dengan judul di atas di antaranya: Islam Kebangsaan: Fiqih Demokratik Kaum Santri. Data sekundernya adalah berbagai literatur, jurnal, website yang sesuai dengan skripsi ini. Metode analisis data penelitian ini bersifat deskriptif analisis.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa (1) Menurut Said Aqiel Siradj perempuan mempunyai hak-hak politik yang sama dengan kaum pria seperti hak untuk menjadi kepala negara, menteri, atau kepala daerah. Menurut Said Aqiel Siradj, harus diakui bahwa memang ulama dan pemikir masa lalu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala negara, tetapi hal ini lebih disebabkan oleh situasi dan kondisi masa itu, antara lain kondisi perempuan sendiri yang belum siap untuk menduduki jabatan, jangankan kepala negara, menteri, atau kepala daerah pun tidak. (2) Relevansi pendapat Said Aqiel Siradj dengan realitas politik aktual di Indonesia yaitu pendapat Said Aqiel Siradj relevan dengan kondisi di Indonesia. Telah banyak kaum wanita yang menduduki jabatan-jabatan penting baik pada level lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Di Indonesia, persoalan boleh atau tidaknya seorang perempuan memiliki hak-hak politik seperti menjadi kepala negara pernah mencuat pula sewaktu Megawati Soekarno putri dicalonkan sebagai presiden. Masalah tersebut sempat menimbulkan pro dan kontra di kalangan peserta Kongres Umat Islam Indonesia pada tahun 1998.