Tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Dalam kasus-kasus tindak pidana perdagangan orang biasanya tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja namun lebih dari satu bidang kehidupan. Tindak pidana perdagangan orang juga seringkali terjadi tidak hanya dalam wilayah suatu Negara saja tetapi juga diluar wilayah suatu Negara. Namun ada perhatian yang lebih dikhususkan pada perempuan sebagai kelompok rentan dalam pembicaraan perdagangan orang. Hal itu dibuktikan dengan masih banyaknya kasus-kasus serupa yang terjadi dalam waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang serta pandangan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yang mana data yang dipergunakan diperoleh dari sumber utama (primer) dan sumber pendukung (sekunder). Adapun sumber utama adalah Kitab Shahih Bukhari, KUHP, dan UU No 21 Tahun 2007, sedangkan data pendukung berasal dari kitab-kitab fiqh dan buku-buku hukum yang terkait. Metode yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang didapatkan kaitannya dengan pandangan hukum Positif dan hukum Islam terhadap tindak perdagangan orang, kemudian menganalisis di antara kedua sistem hukum tersebut untuk dapat menemukan perbedaan dan persamaan dengan harapan dapat terciptanya pembaharuan hukum positif yang lebih baik dengan mengadopsi dan mempertimbangkan konsep hukum Islam.
Hasil temuan dari penelitian ini adalah 1) terdapat perbedaan yang mendasar antara hukum Positif dan hukum Islam mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukuman dalam hukum pidana Islam maka pelaku perdagangan orang di kenai sanksi ta’zir . Pada hukum pidana positif mengenai sanksinya sudah diterapkan dalam UU No 21 Tahun 2007, pidana penjara dari minimal 3 tahun sampai maksimal seumur hidup, pidana denda minimal 120 juta sampai 800 juta, dan pidana tambahan bagi korporasi. Hukuman sesuai dengan cara yang dilakukan 2) persamaan antara hukum Islam dan hukum positif yakni terkait unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dan klasifikasi penerapan sanksi.