Tindak pidana penebangan liar (illegal logging) merupakan masalah utama di sektor kehutanan. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang bersifat melawan hukum dan dilakukan tanpa memiliki izin dari pejabat yang berwenang. Illegal logging memiliki cakupan yang luas antara lain; penebangan liar, pencurian hasil hutan Negara, pengangkutan hasil hutan Negara yang tidak disertai dengan surat keterangan yang sah. Sebagaimana tindak pidana Illegal logging yang terjadi di desa Karangasem, sudah menjadi suatu kebiasaan dari masyarakat sekitar. Perbuatan tersebut diatur dalam Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam perkara No.188/Pid/2017/PT SMG, majelis hakim memutus terdakwa Sudidik yang telah terbukti melakukan tindak pidana Illegal logging dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000; ( Lima ratus ribu rupiah), pidana tersebut lebih rendah bahkan dibawah ketentuan hukuman minimum dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam perkara No.188/Pid/2017/PT SMG, tentang tindak pidana terhadap Illegal logging dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana penebangan liar (Illegal Logging).
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Hasil sumber data yang telah diperoleh baik dari sumber primer maupun sumber sekunder, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terhadap tindak pidana penebangan liar (illegal logging) kurang sesuai, dengan pertimbangan hukum bahwa, perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan merusak kelestarian lingkungan hidup yang diprogram serta dilaksanakan oleh pemerintah. Perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dimana dalam putusan Terdakwa dipidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), akan tetapi dalam penjatuhan hukuman dianggap kurang tepat, karena perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai Dader sesuai Pasal 55 KUHP. Dalam hukum Islam, tindak pidana penebangan liar (illegal logging) dikategorikan perbuatan merusak lingkungan yang berdampak berbahaya terhadap kelestarian lingkungan, sebagaimana QS. Al-Ma’idah ayat (33). Ayat tersebut menjelaskan mengenai pembalasan atau hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan membuat kerusakan di muka bumi, yakni: mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya).