Syariat mensyaratkan adanya suatu institusi untuk melaksanakan hukum. Orang yang menduduki posisi itu memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang menjamin tepatnya pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum agama dan realisasi keadilan. Di Indonesia, polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana. Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat. Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Hal ini terbukti pada catatan KontraS yang dikeluarkan bertepatan dengan Hari Bhayangkara Polri ke-71 tahun, bahwa sepanjang tahun 2016-2017 tercatat tidak kurang ada 790 peristiwa, di mana 1096 orang terluka, 268 orang meninggal dunia, 2255 orang ditahan sewenang-wenang dan 95 orang lainnya mengalami kekerasan lainnya. Kekerasan dan interogasi adalah dua kata yang dalam praktiknya sangat susah dipisahkan dalam proses penyelidikan. Dalam dunia penyelidikan istilah interogasi digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan keterangan yang dibutuhkan dengan cara tanya jawab terhadap seseorang melalui pertanyaan lisan yang bersistem. Proses tanya jawab tersebut kerap dibumbui dengan tindakan kekerasan dengan berbagai macam alasan. Praktik interogasi semacam ini tentu masih menimbulkan tanda tanya, apakah dalam Syari’at Islam diperbolehkan menggunakan tindakan kekerasan yang dapat melukai seseorang demi mendapatkan pengakuan.
Penelitian ini berjudul “Studi Analisis Pemikiran Imam Al-Mawardi Tentang Interogasi dengan Kekerasan Terhadap Tindak Pidana Pencurian”. Penelitian ini bertujuan pertama, Untuk mengetahui pendapat Imam Al-Mawardi mengenai interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian. Kedua, untuk mengetahui relevansi pendapat Imam Al-Mawardi tentang interogasi dengan kekerasan terhadap tindak pidana pencurian dengan KUHAP. Adapun jenis penelitiannya yaitu library research, yakni usaha untuk memperoleh data dalam kepustakaan, meneliti buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Metode pengambilan data adalah (1) Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. (2) Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. (3) Membaca dan menelaah serta mengolah buku-buku dan bahan bacaan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.
Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, dalam menghukumi tuduhan tindak pidana pencurian, Imam al-Mawardi berpendapat bahwa seorang yang dituduh melakukan tindak pidana atau kriminal, ia masih berstatus sebagai orang yang tidak bersalah hingga dibuktikan bahwa ia benar-benar bersalah seperti diatur oleh ketentuan agama. Tatkala seorang sudah terbukti melakukan kriminalitas, ia harus dijatuhi hukuman sesuai dengan hukuman syariat. Kedua, berkaitan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi), konsep pemeriksaan perkara (interogasi) al-Mawardi tidak bertentangan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi) KUHAP dan sesuai atau sejalan dengan konsep pemeriksaan perkara (interogasi) dalam hukum pidana Islam itu sendiri. Karena pada dasarnya pemikiran-pemikiran al-Mawardi khususnya tentang pemeriksaan perkara (interogasi) didasarkan pada syariat Islam.