Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) adalah suatu pemilihan Kepala desa secara langsung oleh warga desa setempat dan dilantik oleh Bupati/Walikota. Pilkades sangat membantu masyarakat desa karena merupakan wadah demokrasi untuk masyarakat desa dalam hal kebebasan untuk dipilih atau memilih Pimpinan Desa. Akan tetapi dalam demokrasi tingkat paling bawahpun tidak dimungkinkan terjadi pelanggaran politik uang
Penelitian ini berjudul “Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertama, Bagaimana tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum positif di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak. Kedua, Bagaimana tindak pidana politik uang pilkades dalam perspektif hukum islam di Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak.
Penelitian ini adalah sebagai jenis penelitian kualitatif yaitu temuan-temuan dalam penelitian dianalisis dengan kata-kata atau kalimat. Sedangkan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yang bertujuan mengumpulkan informasi ataupun data untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis. Metode pengambilan data adalah Interview (wawancara) adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada seseorang yang berwewenang tentang suatu masalah. Sedangkan metode analisis data yang penyusun pergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan teknik induktif.
Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, proses Pemilihan Kepala Desa di desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, menurut Moeljatno unsur tindak pidana sebagai berikut: (a) Perbuatan (b) Yang dilarang (oleh aturan hukum) (c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar hukum). Adanya pemberian uang, barang dan fasilitas umum yang dipaparkan pada bab III termasuk ke dalam unsur “Perbuatan”. Pemberian uang, barang dan fasilitas umum calon Kepala Desa Megonten kepada calon pemilihnya termasuk ke dalam unsur “Yang dilarang oleh aturan hukum”. Dan melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pilkada pasal 187 ayat 1 dan 2 sebagai berikut: (1) Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada Warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk ke dalam unsur “Ancaman pidana”. Kedua, proses pemilihan Kepala Desa Megonten Kec. Kebonagung Kab. Demak sudah termasuk ke dalam unsur-unsur suap (Risywah) dalam pandangan hukum islam sebagai berikut: (a) Pemberi suap (b) Penerima suap (c) suapan (harta, uang atau jasa). Di Megonten para calon Kepala Desa termasuk ke dalam “Pemberi suap”, para calon pemilih termasuk “Penerima suap” dan uang, barang ataupun fasilitas umum yang diberikan calon Kepala Desa kepada calon pemilih termasuk ke dalam “Suapan”.