Skripsi ini dilatarbelakangi pada beberapa waktu yang lalu, banyak media banyak memberitakan tentang fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan memakai atribut non muslim. berdasarkan analisis wacana, fatwa MUI ini tidak lain justru menunjukkan sebuah usaha sistematis untuk memonopoli kebenaran agama oleh kelompok ortodoksi. Usaha MUI ini bukan tidak mungkin akan sangat bertentangan dengan watak sosio – kultur kehidupan keagamaan di Indonesia yang menunjukkan keberagaman yang khas. Padahal, ekspresi keberagaman keberagamaan yang ditunjukkan masyarakat beragama di belahan dunia manapun, termasuk di Indonesia, merupakan bagian dari konsekuensi logis adanya “watak” perbedaan itu dan menurut teori M Foucault pengetahuan mengandung kuasa seperti juga kuasa mengandung pengetahuan, juga pengetahuan dan kekuasaan tidak bersifat netral.
Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan: 1) Bagaimana Konstruksi Fatwa MUI no 56 tahun 2016 ?, 2) Bagaimana Relasi Kekuasaan dan pengetahuan dalam Fatwa MUI no 56 tahun 2016 ?
Jenis penelitian ini menggunakan library research (kepustakaan), metode analisis data disini menggunakan kualitatif dengan metode deskriptif analisis Setelah data terkumpul dan penulis kaji kemudian penulis menganalisisnya dengan pendekatan normatif yakni teori yang ada serta pendapat para fuqoha atau hasil dari wawancara.
Hasil dari penelitian ini adalah: 1) Fatwa MUI no 56 tahun 2016 tentang larangan atribut non muslim muncul karena adanya fenomena pada masyarakat dimana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan non muslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka dan untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim sehingga timbul pertanyaan dimasyarakat mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim. Untuk menjaga aqidah pada keimanan masyarakat islam maka MUI merasa perlu mengeluarkan fatwa tersebut untuk menjaga umat muslim yang masih awam dan hanya meniru suatu perbuatan tanpa mengetahui ilmunya (taqlid buta). 2) Fatwa tersebut tidak mengandung unsur politik dan kekuasaan. Fatwa Mui hanya bersifat nasihat, tidak mengikat dan tidak ada hukum positif bagi pelanggar fatwa tersebut, karena Mui tidak berbadan hukum. 3) Fatwa tersebut untuk menjaga umat muslim di indonesia dan menetralisir kekuasaan orang-orang non muslim agar tidak mengatur cara berpakaian orang muslim sesuai dengan budaya non muslim. Sehingga fatwa dapat menjadi penjamin hak dalam kemerdekaan beragama.