Anak adalah titipan Allah SWT. yang harus dijaga dan dilindungi haknya sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang memang seharusnya didapatkan. Namun sayangnya, perlindungan atas hak tersebut terkadang tidak mereka dapatkan dari orang tua kandung ataupun keluarga, sehingga mengharuskan adanya praktik pengangkatan anak. Demi tercapainya kesejahteraan anak maka dalam hukum positif di Indonesia mengatur persyaratan-persyaratan bagi anak yang akan diangkat dan calon orang tua angkat sehingga dapat membuktikan bahwa anak tersebut benar-benar harus diangkat dan orang tua angkat benar-benar mampu secara mental dan materiil untuk mengasuh anak angkat. Persyaratanpersyaratan sekaligus memudahkan bagi majelis hakim dan dapat dijadikan pertimbangan dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak.
Dari uraian diatas timbul masalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang syarat-syarat pengangkatan anak dalam putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg dan bagaimana pandangan hukum positif di Indonesia terhadao putusan hakim perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg tentang pengangkatan anak Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan. Penulis menggunakan dua data yaitu data primer berupa putusan pengadilan dan wawancara, serta data sekunder berupa peraturan perundangundangan dan kepustakaan. Selanjutnya penulis mengolah data dengan metode deskriptis analisis.
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persyaratan pengangkatan anak dalam putusan perkara Nomor 188/Pdt.P/2015/PA.Smg sudah sesuai dengan hukum Islam. Dalam pandangan hukum positif di Indonesia, perkara tersebut sudah memenuhi ketentuan hukum formil, namun belum sesuai dengan hukum materiil mengenai persyaratan pengangkatan anak. Hukum Islam sendiri memandang mengenai persyaratan-persyaratan pengangkatan anak merupakan upaya untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari terjadinya kerusakan. Oleh karena itu, majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara pengangkatan anak harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.