Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun". Ketentuan ini seperti diungkapkan dalam Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan. Melihat dengan kacamata maşlahaĥ mursalah beberapa pihak mengajukan usulan dinaikkan batas usia minimal pernikahan. Berbeda dengan itu semua, PWNU Jawa Tengah justru menolak adanya pembatasan usia pernikahan. Melalui musyawarah baĥśul masᾱil, PWNU menyatakan “pemerintah tidak boleh membatasi usia minimal pernikahan dengan alasan: a. Syariat Islam membolehkan menikahkan anak yang masih kecil tanpa memberi batasan usia pernikahan; b. Pernikahan merupakan hak individu dan wilayah orang tua atau keluarga (wilᾱyah khaşah) sehingga pemerintah sebagai wilᾱyah „ᾱm tidak punya wewenang melarang pernikahan (membatasi usia minimal pernikahan); c. Pembatasan tersebut cenderung mempersulit pernikahan sehingga dianggap menimbulkan mafsadah sementara maşlahaĥ yang dimaksud tidak muĥaqaqah (tidak pasti(”. Dari latar belakang masalah tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut: pertama, bagaimana pandangan PWNU Jawa Tengah mengenai pembatasan usia pernikahan serta bagaimana istinbāţ hukum yang digunakan dalam hasil putusan baĥśul masᾱil PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia dalam pernikahan. Kedua, bagaimana hasil putusan baĥśul masᾱil PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan jika dikaitkan dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia?
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Yaitu suatu penelitian yang mengritisi dan menafsirkan persoalan sesuai dengan paradigma yang dianut oleh peneliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Adapun hasil dari penelitian menyatakan bahwa: pertama, PWNU Jawa Tengah menolak pembatasan usia pernikahan berdasar pada karena tidak ada nash yang menjelaskan secara eksplisit pembatasan usia pernikahan. Putusan tersebut menggunakan metode qauly yakni mengambil hukum secara langsung dari kitab, untuk mengetahui ada atau tidaknya batas minimal usia menikah, dan metode ilhaqy yakni menyamakan hukum suatu masalah yang mirip dengan masalah yang sudah ada ketetapannya di kitab, untuk menentukan boleh tidaknya pemerintah membatasi usia pernikahan. Meskipun demikian, dasar hukum tersebut masih jauh untuk bisa dikatakan sinkron antara putusan dengan dasar yang digunakan. Bahkan dasar hukum tersebut bisa dikatakan dhoif. Kedua, hasil putusan baĥśul masᾱil PWNU Jawa Tengah tahun 2016 tentang pembatasan usia pernikahan sangat bertolak belakang dengan Undang-Undang Pernikahan yang berlaku di Indonesia yang justru bertujuan mewujudkan kemaslahatan yang lebih umum.