Wakaf merupakan ibadah umat muslim yang memiliki potensi dalam pengembangan sektor ekonomi. Harta wakaf dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak. Tanah merupakan benda tidak bergerak yang mendominasi pelaksanaan wakaf di Indonesia. Tanah merupakan sesuatu yang berharga dan sering menjadi rebutan dan tak jarang menimbulkan sengketa. Permasalahan ini terjadi pada tanah wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan. Persengketaan muncul ketika tidak ada siswa yang berminat untuk bersekolah di MTs tersebut, sehingga ahli waris Wakif dan pihak guru menginginkan agar tanah wakaf diserahkan ke organisasi Islam B agar terus produktif, akan tetapi usulan ini mendapatkan pertentangan dari pihak Yayasan Al-Falah dan berbalik mengusulkan agar tanah wakaf tetap pada yayasan atau diserahkan kepada yayasan lain yang bernaung dalam organisasi Islam A. Persengketaan tersebut tidak menemukan titik temu, sehingga Kementerian Agama Kabupaten Grobogan turun tangan untuk melakukan mediasi. Mediasi dilakukan sebanyak tiga kali, akan tetapi permasalahan belum menemukan jalan keluar sehingga mediator dari Kementerian Agama Kabupaten Grobogan menganggap mediasi ini tidak berhasil dan memutuskan untuk mengakhiri perkara dengan dikembalikan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Pasal 12 ayat (2) Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Terdapat dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pelaksanaan mediasi sengketa tanah wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta hasil akhir mediasi sengketa tanah wakaf MTs Al-Falah Desa Kuwaron Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pengumpulan data melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat untuk memperoleh gambaran yang jelas. Selanjutnya dicari metode penyelesaiannya melalui metodologi kualitatif deskriptif, sehingga mampu mengungkap pelaksanaan mediasi dan faktor-faktor yang menyebabkan problem mediasi dalam sengeta tanah wakaf MTs Al-Falah.
Hasil akhir dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa tanah wakaf MTs Al-Falah sebagian besar telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, akan tetapi terdapat beberapa hal yang belum terjawab, karena belum diatur di dalam Undang-Undang dan terdapat satu hal yang tidak sesuai dengan UU ini karena mediator memutuskan perkara sebelum dicapai kesepakatan dari para pihak. Lalu mengenai hasil mediasi menurut penulis belum sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, karena pasal yang digunakan adalah pasal yang diperuntukkan bagi Nazhir Badan Hukum, sedangkan Nazhir MTs Al-Falah adalah Nazhir perseorangan. Menurut penulis, seharusnya pasal yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa wakaf menganut pada pasal 6 ayat (4) PP No. 42 Tahun 2006, bahwa, bahwa Kepala KUA atas inisiatif sendiri maupun usulan Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.