Perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang suami/istri, inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan salah satu penyebabnya adalah krisis moral yang mana dapat mengakibatkan madhorot diantara keduanya. Seperti halnya zina, mabuk, judi, selingkuh, KDRT, poligami tidak sehat, madat, dihukum penjara yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus diantara keduanya. Krisis moral ini mendominasi alasan perceraian di Pengadilan Agama Semarang, yang mana ditemukan bahwa alasan krisis moral berjumlah 7 alasan dari ke-13 alasan perceraian. Hal tersebut yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut masalah ini.
Rumusan masalah yang dikaji yaitu: 1). Bagaimana krisis moral menjadi penyebab perceraian di Pengadilan Agama Semarang? 2). Bagaimana analisis putusan Hakim terhadap krisis moral sebagai penyebab perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang?.
Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan analisis putusan. Dengan bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Hukum Acara Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Putusan Pengadilan Agama Semarang tahun 2017. Bahan hukum sekunder, meliputi buku-buku, makalah-makalah dan tulisan-tulisan yang terkait dengan analisis penulis, jurnal hukum, hasil wawancara. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Analisis data dengan metode deskriptif analitis.
Hasil penelitian terkait bagaimana krisis moral menjadi penyebab perceraian yaitu krisis moral berupa mabuk, judi, selingkuh, KDRT ditemukan penulis mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga karena dari krisis moral tersebut menjalar pada permasalahan lain seperti tidak bertanggungjawab, tidak memberi nafkah dan perselisihan terus menerus. Krisis moral tersebut ditakutkan menimbulkan kemadhorotan di antara suami/istri, maka dari itu perceraian adalah jalan terbaik. Hal ini yang menyebabkan krisis moral tersebut menjadi penyebab perceraian. Hasil penelitian terkait bagaimana analisis putusan Hakim tentang krisis moral yaitu bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan krisis moral dalam memutus perkara perceraian, akan tetapi lebih kepada akibat yang ditimbulkan oleh krisis moral tersebut. Pertimbangan Hakim ini lebih menitikberatkan pada kemaslahatan agar tidak menimbulkan kemadhorotan dengan adanya krisis moral tersebut, hal ini menunjukan bahwa dalam memutus perkara perceraian Hakim tidak hanya “law in the book” akan tetapi juga “out of the book” yang mengharuskan hakim berfikir di luar ketentuan undang-undang yang berlaku.