Ada banyak produk penghimpunan dana dan menyaluran dana yang secara teknik finansinal dapat dikembangkan sebuah lembaga keuangan Islam termasuk BMT. BMT lebih menyukai produk berbagi hasil mudharabah dengan pertimbangan tidak terlalu beresiko karena kapasitas sebagai mudharib, serta relatif mudah dalam penerapan. Praktik yang dilakukan di BMT Dana Syariah dalam hal pengaplikasian akad mudharabah ada hal yang kurang sesuai dengan prinsip syariah yang berkaitan dengan nisbah bagi hasil yang di tetapkan oleh BMT.Adapun ketidaksesuaian tersebut adalah karena dalam hal penetapan bagi hasil masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai titik ahir untuk menetapkan bagi hasil. BMT Dana Syariah cenderung hanya menerapkan bagi hasil atas keuntungan (profit sharing).
Dalam fatwa DSN No 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah yang tertera di dalam ketentuan pembiayaan pada poin 6 yaitu sebagai berikut LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari mudharabah kecuali jika mudharib (nasabah) melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. Rumusan masalah dalam penelitian ini, 1. Bagaimanakah praktik akad mudharabah di BMT Dana Syariah? 2. Bagaimanakah analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik akad mudharabah di BMT Dana Syariah
Penelitian termasuk jenis penelitian normatif empiris. Dengan mengunakan teknik pengumpulan data Metode pengumpulan data dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dokumentasi. Sumber data primer dalam penelitian ini berupa hasil wawacara langsung dengan nasabah dan pihak BMT Dana Syariah Bandar dan observasi, data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumentasi. Dalam penelitian mengunakan metode deskriptif normative sebagai teknik analisis data.
Hasil penelitian menujukan bahwa dalam penerapan bagi hasil. Dalam hal ini BMT Dana Syariah masih menggunakan asumsi pendapatan sebagai patokan akhir untuk menentukan bagi hasil pada akad mudharabah, Sedangkan dalam penerapan akad pembiayaan mudharabah, tidak membahas terjadinya kerugian yang dialami nasabah/anggota yang melakukan akad pembiayaan mudharabah, dan tidak memasukan bahkan cenderung menghilangkan aspek risiko kerugian pada akad pembiayaan mudharabah. Dalam penetapan keuntungan yang akan diperoleh dari pembiayaan mudharabah, BMT Dana Syariah menggunakan asumsi pendapatan/keuntungan nasabah/anggota. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa DSN MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000.