Dalam prosedur aturan perkawinan yang ada di masyarakat Islam Indonesia adalah bahwa perkawinan harus dicatat secara resmi dan di publikasikan sesuai dengan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. Pada kenyataanya tidak semua masyarakat yang ada di Indonesia mengikuti prosedur atau aturan yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan adanya bahwa sebagian masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal masih melaksanakan perkawinan siri yang tidak tercatat secara resmi dan tidak dipublikasi ini merupakan tindakan yang berbeda dengan ketentuan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian adalah pertama, bagaimana pelaksanaan perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal? Kedua, apa faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal?.
Untuk mengungkap fakta perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal peneliti menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan analisis penelitian menggunakan teknik analisis diskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perkawinan siri yang dilakukan di masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal. Pada perkawinan siri yang ada pada masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dilakukan karena menunggu proses kepastian hukum yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan melegalkan secara agama Islam (fiqh). Sesuai dengan rumusan masalah diatas pertama, bagaimana pelaksanaan perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal dalam pelaksanaan perkawinan siri tersebut sesuai dengan pelaksanaan akad perkawinan pada hukum Islam (fiqh) yaitu adanya wali, saksi, kedua calon mempelai dan ijab qabul akan tetapi tidak di catatkan dan tidak dipublikasikan. Kedua, apa faktor penyebab perkawinan siri di kecamatan Singorojo kabupaten Kendal kaitanya dengan faktor yang menyebabkan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal melakukan perkawinan siri adanya faktor perceraian di luar Pengadilan menjadikan masyarakat kecamatan Singorojo kabupaten Kendal memilih untuk melakukan perkawinan siri untuk menunggu proses perceraian yang legal dan menghindari zina dan fitnah. Pada pelaksanaan perkawinan siri dengan faktor perceraian di luar Pengadilan dalam praktiknya tidak ditemukan pertentangan dalam hukum Islam (fiqh) tersebut sehingga tetap dianggap legal (baik untuk anak yang baru dilahirkan dari perkawinan yang baru). Akan tetapi dalam konteks hukum Islam yang diterapkan dalam Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam), perkawinan siri dengan faktor perceraian di luar Pengadilan dianggap tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan perkawinan yang diatur dalam hukum KHI dalam pasal 5 dan pasal 6, dalam perceraian diatur dalam KHI dalam pasal 115 dan pasal 142.