Bitcoin adalah sebuah komoditas digital bebasis kiptografi, atau disebut juga sebagai mata uang virtual atau mata uang digital, yang digunakan oleh penggunanya atau suatu komunitas sebagai alat transaksi maupun investasi. Di Indonesia penggunaan Bitcoin bukan semata-mata persoalan teknologi, tetapi sudah masuk ke ranah fiqh. Fenomena yang menarik kaitannya dengan ini adalah adanya respon beberapa organisasi besar Islam Indonesia maupun pendapat Ulama dalam menyikapi masalah Bitcoin tersebut. Diantaranya komisi fatwa MUI Malang yang mengatakan bahwa penggunaan Bitcoin hukumnya haram karena tidak diakui oleh BI, bepotensi besar terjadi transaksi gharar, dan rawan disalah gunakan untuk kejahatan. Fatwa MUI Malang tersebut cukup bebeda dengan hasil keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur tahun 2018. Menurut hasil keputusan Bahsul Masail tentang pandangan Fiqh terhadap penggunaan Bitcoin sebagai alat transaksi maupun investasi adalah sah, dan boleh digunakan untuk bemuamalah. Berdasarkan latar belakang tersebut timbul pemasalahan yaitu bagaimana analisis keputusan Bahsul Masail NU tentang Bitcoin dan apa metode yang digunakan Ulama NU dalam memandang Bitcoin.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat doktrinal atau penelitian pustaka (library research) yaitu dengan mengambil referensi pustaka dan dokumen yang relevan dengan masalah ini. Adapun sumber datanya berasal dari data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data penulis menggunakan studi kepustakaan melalui dokumnetasi, selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan deskriptif analisis.
Berdasarkan analisis yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Bitcoin dikategorikan sebagai harta virtual sudah sesuai, karena Bitcoin memenuhi unsur mal (harta) sehingga pada dasarnya dapat digunakan untuk bertransaksi, namun karena Bank Indonesia melarang penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar atau pembayaran, maka Bitcoin tidak sah sebagai alat tukar. Sedangkan untuk beinvestasi diperbolehkan selama tidak untuk tujuan spekulasi. Adapaun Metode penetapan hukum hasil bahsul masail NU tentang Bitcoin adalah ilhaqi, yaitu menyamakan sesuatu yang sudah ada keputusan hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban hukumnya. Hal ini terlihat dari pengambilan rujukan yang digunakan, yang mana para mubahitsin mengkategorikan Bitcoin sebagai harta virtual serupa dain yang mengandung unsur nuqud (emas dan perak). Dari segi argumentasi yang mengacu pada kitab-kitab rujukan, tidak ada yang menyebut secara jelas mengenai pandangan fiqh tentang penggunaan Bitcoin.