Munculnya aliran-aliran baru, khususnya yang bersinggungan dengan Islam, dalam lanskap kehidupan sosial-keagamaan bangsa Indonesia tidak mungkin dihindari. Masyarakat telah berubah begitu cepat seiring dengan lahirnya globalisasi yang ditunjang dengan kemajuan teknologi informasi dan terbukanya demokrasi. Lahirnya aliran baru itu, seperti al-Qiyadah dan Gafatar, dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti faktor sosial, politik dan juga agama. Al-Qiyadah dan Gafatar dipandang sebagai aliran baru yang fenomenal, disebabkan karena perkembangannya yang sangat cepat dengan jumlah pengikut cukup banyak. Di sisi lain, al-Qiyadah dan Gafatar membawa ajaran baru yang merupakan gabungan dari ajaran Islam, Kristen dan Yahudi. Di antara ajaran-ajaran yang dikutip itu, ajaran Islamlah yang paling banyak ditafsirkan oleh mereka dengan tafsir yang berbeda dari kelaziman di kalangan umat Islam. Syahadat milik umat Islam diubah sedemikian rupa, rukun Islam dinyatakan tidak wajib dijalankan karena belum tegaknya negara yang mereka cita-citakan. Yang lebih membuat umat Islam tersinggung adalah pengakuan pendiri al-Qiyadah, Ahmad Musadeq, sebagai nabi atau rasul. Berdasarkan hal ini, MUI mengeluarkan fatwa tentang al-Qiyadah dan Gafatar. Setelah dilakukan kajian, disimpulkan hal-hal sebagai berikut: Pertama, fatwa MUI menyatakan bahwa al-Qiyadah dan Gafatar adalah sesat dan menyesatkan. Sesat artinya ajaran yang dibawa oleh al-Qiyadah dan Gafatar itu tidak benar, menurut ajaran Islam ortodoks. Karena ajarannya tidak benar, maka jika disebarluaskan akan menyebabkan masyarakat tersesat. Sesat dan menyesatkan merupakan kategori dakwah agar masyarakat hati-hati dan tidak mengikuti ajaran tersebut. Orang-orang yang terlanjut mengikuti ajaran tersebut, diklasifikasi menjadi dua kategori. Apabila mengikuti dan mengimaninya maka mereka termasuk kategori murtad (keluar dari Islam). Apabila hanya mengikuti organisasi tersebut maka mereka segera kembali ke jalan yang benar (taubat dan al-ruju’ ila al-haq). Kedua, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang al- Qiyadah al-Islamiyyah dan Gafatar menggunakan dalildalil al-Qur’an dan hadits. Khusus fatwa tentang Gafatar, selain al-Qur’an dan hadits, juga menggunakan dalil ijma dan qaidah ushul, dua dalil yang tidak ditemukan dalam fatwa al-Qiyadah. Fatwa tentang al-Qiyadah dan Gafatar merupakan fatwa jama’i (kolektif). Pada fatwa al-Qiyadah tidak disebutkan siapa yang meminta fatwa (al-mustafti), sedang fatwa Gafatar yang meminta fatwa adalah Kejaksanaan Agung. Dari sisi jenis ijtihadnya, fatwa MUI tentang al-Qiyadah dan Gafatar identik dengan ijtihad mutlak, yakni suatu ijtihad yang dilakukan sekumpulan ulama yang telah memiliki metode ijtihad sendiri. Ketiga, dari sudut pandang HAM, fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang al-Qiyadah al-Islamiyyah dan Gafatar memiliki sudut pandang yang khas. HAM ala Barat identik dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya, sehingga antara kebebasan dan penodaan atau penistaan tidak ada batasnya. Cara pandang Barat terhadap HAM berasal dari falsafah kebebasan pribadi (individualism) dan pemisahan urusan agama dan Negara (sekularisme). Barat tidak peduli apakah kebebasan tersebut berdasar pada ilmu keagamaan yang berlaku atau tidak. Dalam konteks ini, al-Qiyadah dan Gafatar mendapatkan tempat untuk bebas mengekspresikan keyakinan yang mereka anut.