Nazhir berkewajiban menjaga dan mengembangkan aset wakaf yang diamanahkan kepadanya. Akan tetapi upaya nazhir dalam mengembangkan harta wakaf terkendala banyak hal, diantaranya adalah ketiadaan dana untuk pengembangan harta wakaf tersebut. Ketentuan Hukum Islam yang melarang penggunaan harta wakaf untuk digadaikan, dijadikan jaminan, dan dijual, mempersempit potensi aset wakaf untuk digunakan sebagai modal pembiayaan atau pendanaan. Penelitian ini bertujua untuk mengetahui mekanisme pembiayaan atau pendanaan aset wakaf yang telah dilakukan nazhir, dan mencari mekanisme yang ideal bagi pengembangan aset wakaf. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian dipilih secara purposive samplinga yaitu nazhir wakaf di Jawa Tengah yang melakukan pengelolaan wakaf produktif, diantaranya: Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), Badan Pengelola Masjid Agung Semarang (BP.MAS), dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan (YMKP). Penelitian ini menemukan Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA), melakukan mekanisme pembiayaan wakaf berupa pendanaan publik, bantuan pemerintah, murabahah, dan ijarah. BP.MAS melakukan mekanisme pembiayaan wakaf berupa infak & sedekah, bantuan pemerintah, ijarah, dan wakaf uang. Sedangkan YMKP melakukan pembiayaan untuk pengembangan aset wakaf yang dimilikinya berupa bantuan pemerintah, dan qardul hasan. YBWSA menganggap bahwa pembiayaan yang ideal, yang mudah dilakukan oleh nazhir, dan minim resiko adalah dengan menyewakan aset wakaf yang dimiliki. Sedangkan BP. MAS dan YMKP memandang bahwa pembiayaan yang ideal untuk pengembangan aset wakaf adalah dengan qardul hasan (pinjaman kebajikan)