Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Studi ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana Pengadilan Agama Semarang mengimplementasikan prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan? (2) Apakah prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep maqâsid al syari’ah?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian doktrinal (yuridis normatif) dan yuridis empiris/sosiologis karena mengkaji dan menganalisis putusan Pengadilan Agama Semarang dalam mengimplementasikan prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 perspektif maqâsid al syari’ah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) bersifat kualitatif, pendekatannya perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengadilan Agama Semarang telah menerapkan prinsip mempersukar perceraian, karena suatu gugatan perceraian atau talak harus diajukan di muka sidang pengadilan Agama disertai alasan-alasan yang sah dan alasan tersebut harus dapat dibuktikan. Alasan-alasan perceraian dalam PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 perlu pembuktian, hakim Pengadilan Agama Semarang tidak otomatis mengabulkan gugatan melainkan akan digelar pembuktian sesuai dengan alasan yang dinyatakan penggugat. (2) Prinsip mempersukar perceraian dalam penjelasan umum UU No. 1 Tahun 1974 sesuai dengan konsep maqâsid al syari’ah. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian dalam penjelasan UU No. 1 Tahun 1974 sangat sesuai dengan tujuan diturunkannya syari’at Islam (maqâsid al syari’ah). Karena baik UU perkawinan maupun maqâsid al syari’ah dalam konteks masalah perkawinan memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.