Penyelenggara pelayanan publik di Kabupaten Kudus pada dasarnya berkewajiban untuk menyediakan sarana dan prasarana serta memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada kelompok rentan sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun salah satu pelayanan bagi kelompok rentan yaitu terkait dengan penyediaan aksesibilitas jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas. Adanya berbagai hambatan dalam memberikan pelayanan aksesibilitas trotoar bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus menjadikan penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan kualitas pelayanan aksesibilitas jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menggambarkan bagaimana kualitas pelayanan aksesibilitas jalur pedestrian yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kudus bagi penyandang disabilitas. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu melalui data primer dengan melakukan wawancara dan observasi, serta data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan menggambarkan fenomena dan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan, dalam hal ini yaitu teori kualitas pelayanan “new public service”.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan aksesibilitas jalur pedestrian bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Kudus belum sepenuhnya baik, hal ini dikarenakan adanya berbagai permasalahan dalam pelayanan tersebut. Meskipun pada dasarnya Pemerintah Kabupaten telah berupaya memberikan akses trotoar bagi penyandang disabilitas sejak tahun 2017, akan tetapi ketersediaannya masih minim dan terdapat berbagai permasalahan seperti adanya alih fungsi trotoar untuk berjualan dan parkir, kondisi lantai yang licin, adanya permasalahan teknis dalam pengerjaannya, kurangnya sosialisasi kepada penyandang disabilitas terkait ketersediaan trotoar yang ramah disabilitas, serta tidak dilibatkannya penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan dan pembangunan trotoar. Meskipun demikian, penyandang disabilitas telah berupaya untuk mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah melalui audiensi dan musrenbang. Sedangkan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kudus untuk meningkatkan kualitas pelayanan yaitu dengan melakukan penataan PKL (Pedagang Kaki Lima), dan terdapat empat rencana pembangunan trotoar ramah disabilitas. Akan tetapi rencana pembangunan tersebut justru di drop karena adanya pengalihan anggaran untuk penanganan covid.

ABSTRACT:
Public service providers in Kudus Regency are basically obliged to provide facilities and infrastructure and provide services with special treatment to vulnerable groups as regulated in Article 36 paragraph (1) of Kudus Regency Regional Regulation Number 2 of 2017 concerning the Implementation of Public Services. One of the services for vulnerable groups is related to providing accessibility of pedestrian paths for persons with disabilities. The existence of various obstacles in providing sidewalk accessibility services for people with disabilities in Kudus Regency makes the authors interested in conducting further research related to the quality of pedestrian lane accessibility services for people with disabilities in Kudus Regency.
In this study, the author uses a qualitative research type with a case study approach to describe how the quality of pedestrian lane accessibility services provided by the Kudus Regency Government for people with disabilities. The sources of data obtained are through primary data by conducting interviews and observations, as well as secondary data obtained from documentation studies. Data analysis was carried out by describing the phenomena and facts found in the field and then linked to the relevant theory, in this case the "new public service" service quality theory.
The results of this study indicate that the pedestrian path accessibility service for persons with disabilities in Kudus Regency is not yet fully good, this is due to various problems in the service. Although basically the District Government has been trying to provide access to sidewalks for people with disabilities since 2017, its availability is still minimal and there are various problems such as the conversion of sidewalk functions to selling and parking, slippery floor conditions, technical problems in the process, lack of socialization to the public. persons with disabilities related to the availability of disability-friendly sidewalks, and the exclusion of persons with disabilities in planning and construction of sidewalks. Nevertheless, persons with disabilities have attempted to influence the quality of services provided by the government through hearings and musrenbang. Meanwhile, the efforts made by the Kudus Regency Government to improve the quality of services are by structuring street vendors (street vendors), and there are four plans for the construction of disability-friendly sidewalks. However, the development plan was actually dropped due to a diversion of the budget for handling Covid.