Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No.2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam Perma No.2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di Pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan Perma No.1 Tahun 2008 sebagai upaya mempercepat, mempermurah, dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (adjudikatif).
Adapun permasalahan dalam skripsi yaitu, Bagaimana implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang, dan faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang. Tujuan dari penelitian ini adalah, Pertama untuk mengetahui implementasi Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota semarang, Kedua untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Semarang.
Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research), pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Dari data-data yang sudah penulis kumpulkan yaitu dengan menggunakan wawancara dengan hakim mediator dan pengumpulan arsip, maka untuk menyusun dan menganalisis data-data penulis menggunakan metode analisis deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kota Semarang sudah melaksanakan Perma No.1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan dalam perkara perceraian dengan baik, akan tetapi hasil kesepakatan dari mediasi masih belum bisa dikatakan berhasil. Hal itu dikarenakan adanya faktor penghambat antara lain: tidak ada iktikad baik dari para pihak yang dengan sengaja tidak menghadiri pertemuan mediasi, perkara perceraian sangat berkaitan erat dengan perasaan sehingga sangat sulit untuk didamaikan antara kedua belah pihak, waktu pelaksanaan mediasi sangat singkat yaitu sekitar 1-2 minggu sehingga tidak efektif, kendala teknis dan tempat untuk pelaksanaan mediasi yang kurang menunjang sehingga tidak ada rasa nyaman yang dirasakan oleh para pihak, dan terakhir peran hakim mediator di Pengadilan Agama Kota Semarang yang kurang serius dalam mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa karena hakim mediator tersebut tidak dibayar oleh para pihak/gratis.