Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan ketika seseorang belum mencapai batas usia minimal yang di sebutkan dalam Undang-undang untuk menikah. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1), perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kantor Urusan Agama dalam menetapkan usia nikah tentu merujuk pada Undang-undang yang berlaku, dari tahun ke tahun jumlah kasus pernikahan dini ini terus menurun. Dikarenakan berbagai usaha dan upaya Kantor Urusan Agama yang dilakukan oleh beberapa pejabat yang ada dikantor. Dan beberapa pejabat Kantor Urusan Agama tentu faham tentang strategi untuk meminimalisir pernikahan dini yang marak terjadi di masyarakat.
Dari latar belakang diatas, penulis menarik penelitian diantaranya ada dua permasalah pokok antara lain yaitu: 1. Bentuk kebijakan pejabat KUA untuk Meminimalisir Pernikahan Usia Dini. 2. Bagaimana Signifikansi kebijakan Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir kasus Pernikahan Dini?
Metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang berbentuk kualitatif. Di mana sumber data yang diperoleh dan di kumpulkan dari hasil pengolahan data di lapangan yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Untuk itu dapat di tentukan jenis data kualitatif yang bersumber dari primer, yakni hasil observasi lapangan, dokumentasi dan wawancara. Karena penelitian ini bersifat kualitatif maka analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan penyimpulan.
Dari hasil penelitian di dapat kan bahwa upaya kebijakan yang dilakukan oleh pejabat KUA dalam meminimalisir pernikahan dini di Kecamatan Pedurungan adalah, untuk tidak menikahkan, memperlambat pelayanan bidang administrasi pernikahan, penyuluhan dan sosialisasi Undang-undang perkawinan, dan bimbingan keluarga sakinah pelayanan di bidang perkawinan. Kebijakan KUA Pedurungan berperan penting didalamnya, yaitu berperan dalam hal administrasi seperti pengecekan berkas persyaratan bagi calon pasangan yang akan menikah, apabila usia nya belum mencukupi maka KUA akan menolak nya dan menyarankan agar memohon dispensasi ke Pengadilan Agama. Selain itu KUA Pedurungan yaitu dengan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga di daerah Kecamatan Pedurungan untuk berkerjasama memberi bimbingan, nasehat kepada seoarang yang melakukan pernikahan dini, sehingga tercipta keluarga yang bahagia.