Penelitian ini menjelaskan analisis perlindungan konsumen serta jaminan produk halal terhadap produk air minum isi ulang yang dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Semarang. Dilihat dari produk air minum isi ulang yang diedarkan di tengah-tengah masyarakat sebagai produk yang dijual belikan hingga saat ini, apakah produk air minum sudah memenuhi syarat dan standar dalam menjamin kesehatan produk, menjaminan kehalal produk, dan memberikan perlindungan kepada kosumen air minum. Sehingga penelitian ini bermaksud untuk mengetahui keterkaitan antara perlindungan konsumen dengan jaminan produk halal serta pelaksanaan jaminan produk halal air minum isi ulang di kota Semarang.
Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif empiris. Skripsi ini menganalisis keterkaitan perlindungan konsumen dan jaminan produk halal serta pelaksanaan jaminan produk halal. Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data primer diperoleh dengan teknik wawancara pada perusahaan penyedia air baku, pelaku usaha depot air minum, konsumen air minum isi ulang, dan LPPOM MUI Jawa Tengah. Serta didukung sumber data skunder yang diperoleh dari dokumentasi data primer. Selanjutnya data yang sudah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif dalam bentuk kalimat-kalimat yang berisi penjelasan tentang penyelesaian permasalahan dalam penelitian ini.
Dari hasil penelitian ditemukan bahwa air minum isi ulang yang di produksi oleh depot air minum isi ulang belum memenuhi jaminan produk halal serta melanggar aturan tentang perlindungan konsumen. Sehingga produk tersebut beredar luas di masyarakat tanpa menggunakan ijin edar dari LPPOM MUI khususnya di Kota Semarang. Produk yang di hasilkan tidak melalui uji sertifikasi halal dari LPPOM MUI, baik dari tempat, alat, dan proses produksi tidak diperhatikan secara seksama sehingga di Kota Semarang konsumen merasakan kerugikan yaitu mengalami penyakit yang dirasakan setelah mengkonsumsi air minum isi ulang yang ada di kota Semarang. Karena produk tersebut masuk katagori dalam pasal 4 UU No. 33 tahun 2014 dan UU No. 8 tahun 1999 sehingga produk tersebut melnggar aturan yang sudah ada di Indonesia. Oleh sebab itu aturan yang telah dibuat oleh pemerintah tentang jaminan produk halal penerapanya didalam masyarakat belum terlaksana sesuai dengan Undang-undang jaminan produk halal dan perlindungan konsumen khusunya dalam ijin edar air minum isi ulang di Kota Semarang.