Desa memliki dua asas yakni asas subdiaritas dan asas rekognisi. Asas subdiaritas dalam undang-undang desa adalah penetapan kewenangaan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk masyarakaat desa setempat. Sedangkan asas rekognisi merupakan pengakuan terhadap hak asal-usul, artinya keberadaan desa yang mungkin sudah berdiri lama dengan segala adat istiadat dan hukum adat yang dimiliki oleh masyarakat lokal diakui keberadaannya. Berbeda dengan sebelum adanya peraturan ini adalah dahulunya desa atau nagari hanya sebagai objek pembangunan Pemerintah daerah, sekarang menjadi subjek pembangunan yang mengelola desa secara mandiri. Dengan mengkaji partisipasi politik masyarakat dalam tata kelola pemerintahan di Nagari Muaro paiti, studi kasus pembangunan infrastruktur. Kajian ini berusaha menjawab dua pertanyaan penelitian. Pertama Bagaimana warga menyampaikan aspirasi politiknya dalam proses pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti? Kedua Aspirasi politik siapa yang banyak mempengaruhi proses pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti?.
Studi ini menggunakan teori partisipasi politik yang menjelaskan terkait pola partisipasi masyarakat,serta peranan aktor adat dalam pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memperoleh data terkait tata kelola pemerintah nagari Muaro Paiti. data primer diperoleh dari wawancara, observasi dan kepustakaan.
Kajian ini menjelaskan pola dan ruang partisipasi masyarakat terkait pembangunan serta pengaruh adat dalam kebijakan yang dilakukan di Nagari Muaro Paiti, pola partisipasi masyarakat terbagi atas dua kelompok yaitu formal dan infromal. Studi ini juga menemukan aktor yang menjadi pemegang peran penting dalam pengambilan keputusan pembangunan infrastruktur di Nagari Muaro Paiti.

ABSTRACT:
The village has two principles, namely the principle of subdiversity and the principle of recognition. The principle of sub-diversity in the village law is the establishment of local-scale authorities and local decision-making for the local village community. Meanwhile, the principle of recognition is recognition of the rights of origin, meaning that the existence of a village which may have existed for a long time with all the customs and customary laws owned by local communities is recognized. Unlike before this regulation, it was that formerly the village or nagari was only an object of development for local governments, now it is the subject of development that manages the village independently. By examining people's political participation in governance in Muaro paiti Village, a case study of infrastructure development. This study seeks to answer two research questions. First How do citizens convey their political aspirations in the process of infrastructure development in Muaro Paiti Village? Secondly Whose political aspirations influenced the decision-making process of infrastructure development in Muaro Paiti Village?.
This study uses political participation theory that explains the patterns of community participation, as well as the role of indigenous actors in development. This research uses qualitative research methods with a case study approach to obtain data related to government governance in Muaro Paiti Village. Primary data were obtained from interviews, observations and literature.
This study explains the pattern and space of community participation related to development and the influence of customs in policies carried out in Muaro Paiti village, the pattern of community participation is divided into two groups, namely formal and infromal. The study also found actors who play an important role in decision-making of infrastructure development in Muaro Paiti village.