Pasca reformasi di Indonesia politik identitas menguat di banyak daerah, baik dalam politik elektoral maupun dalam proses pengambilan keputusan publik. Studi ini ingin mengkaji bekerjanya politik identitas dalam kebijakan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Studi ini memfokuskan pada fenomena dimana wilayah Kabupaten Langkat, birokrasinya dikuasai oleh etnik Karo serta kebijakan dalam sektor pembangunan infrastruktur lebih banyak mewakili daerah yang dihuni mayoritas masyarakat etnik Karo. Maka dari itu penelitian ini menjawab pertanyaan peneliti yaitu, bagaimana politik etnik Karo mempengaruhi proses pembuatan kebijakan tentang pembangunan infrastruktur jalan dan pola distribusi program pembangunan infrastruktur di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Fenomena ini menarik untuk dikaji dengan melihat keterkaitan perilaku politik pejabat publik dengan pembangunan infrastruktur.
Untuk menjawab pertanyaan diatas, penulis dalam studi ini menggunakan teori politik identitas, kebijakan publik dan klientelisme politik. Teori politik identitas digunakan untuk memahami bagaimana etnik Karo dalam politik lokal khususnya dalam pembuatan kebijakan pembangunan infrastruktur, kemudian teori kebijakan publik digunakan untuk memahami politik etnik Karo yang bekerja dalam mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan publik dalam birokrasi, sedangkan klientelisme politik digunakan untuk melihat pola distribusi program pembangunan infrastruktur jalan. Studi ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif, dimana metode tersebut merupakan prosedur penelitian yang menyajikan data deskriptif. Sedangkan jenis pendekatan yang digunakan yaitu studi kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam dan metode dokumentasi.
Hasil penelitian ini menemukan dua poin sebagai berikut. Pertama, posisi strategis dalam birokrasi yang memiliki peran besar dalam pembuatan kebijakan seperti kepala daerah dan anggota DPRD ditempati oleh individu-individu yang berasal dari etnik Karo. Wilayah dengan masyarakat yang mayoritasnya dihuni oleh etnik Karo seperti Kec. Sei Bingei memiliki kualitas infrastruktur yang lebih baik dari wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh hubungan kekerabatan dan juga relasi masyarakat di kecamatan tersebut dengan anggota dewan dan juga Bupati yaitu Ngogesa Sitepu dan Terbit Rencana PA. Kedua, pola distribusi program pembangunan yang menunjukkan adanya keterkaitan relasi, hubungan kekerabatan dan politik klientelistik dalam rangka menjaga loyalitas pendukung serta mengamankan suara masyarakat untuk kepentingan pemilihan baik eksekutif, legislatif.