Pengarusutamaan gender di ranah pemerintahan dan politik khususnya dalam proses pembangunan telah ditetapkan pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional. Dengan diterbitkannya Inpres tersebut maka Pengarusutamaan gender menjadi penting dalam pembangunan baik dalam level nasional maupun lokal seperti kabupaten atau desa. Keberhasilan implementasi PUG tergantung pada kepemimpinan yang sedang berjalan. Tidak sedikit kepemiminan yang memiliki program PUG selama masa jabatannya, salah satunya Suparti. Suparti merupakan pemimpin perempuan pertama di Desa Nglebak yang dilantik menjadi kepala desa pada tahun 2020. Suparti merupakan satu-satunya perempuan yang berhasil menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Nglebak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program apa yang ditetapkan oleh Suparti sebagai Kepala Desa, bagaimana Suparti menjalankan program-program pembangunan yang ditetapkan selama kepemimpinannya, dan bagaimana Suparti mengevaluasi program-program pembangunan tersebut dalam periode tahunan.
Untuk menjawab pertanyaan penelitian diatas, studi ini menggunakan teori yang diadopsi dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dengan menggambarkan fenomena dari data yang diperoleh di lapangan yang dibantu dengan metode penelitian kualitatif yang mengedepankan prosedur penelitian dengan menyajikan data deskriptif. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi. Pada penelitian ini pemilihan narasumber dipilih secara purposive.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program-program pembangunan yang dijalankan oleh Suparti memiliki prinsip pengarusutamaan gender sampai pada tahap pelaksanaan saja dan tidak sampai pada tahap evaluasi. Hal tersebut dikarenakan aspek PUG masuk dalam setiap pelaksanaan program pembangunan seperti akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat sesuai dengan teori yang diadopsi dalam Inpres No 9 Tahun 2000. Suparti berusaha semaksimal mungkin menerapkan prinsip pengarusutamaan gender. Sebagian besar program pembangunannya dapat memenuhi kriteria kesetaraan gender. Namun, prinsip pengarusutamaan gender hanya sampai pada tahap pelaksanaan program saja. Pada tahap evaluasi, Suparti tidak memasukan aspek PUG didalamnya. Suparti memilih menilai suatu program pembangunan secara general dan menitikberatkan pada efektifitas dan partisipasi masyarakat. Karena tolok ukur Suparti dalam mengevaluasi hanya sebatas efektifitas dan partisipasi, masih terdapat beberapa pembangunan yang tidak merata.

ABSTRACT:
Gender mainstreaming in the realm of government and politics, especially in the development process, has been stipulated in Presidential Instruction Number 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development. With the issuance of the Presidential Instruction, gender mainstreaming becomes important in development both at the national and local levels such as districts or villages. The successful implementation of Gender Mainstreaming depends on ongoing leadership. Not a few leaderships have PUG programs during their term of office, one of them is Suparti. Suparti is the first female leader in Nglebak Village to be appointed village head in 2020. Suparti is the only woman who has successfully served as Village Head in Nglebak Village. This study aims to find out what programs were determined by Suparti as the Village Head, how Suparti carried out the development programs set during his leadership, and how Suparti evaluated these development programs in an annual period.

To answer the research questions above, this study uses a theory adopted from Presidential Instruction No. 9 of 2000 concerning Gender Mainstreaming in National Development with describe phenomena from data obtained in the field assisted by qualitative research methods that prioritize research procedures by presenting descriptive data. The type of approach used is a case study approach. Collecting data in this study using the interview method and the documentation method. In this study the selection of informants was chosen purposively.

The results of this study indicate that the development programs implemented by Suparti have the principle of gender mainstreaming up to the implementation stage only and not to the evaluation stage. This is because PUG aspects are included in every implementation of development programs such as access, participation, control, and benefits in accordance with the theory adopted in Presidential Decree No. 9 of 2000. Suparti tries as much as possible to apply the principle of gender mainstreaming. Most of its development programs meet the criteria for gender equality. However, the principle of gender mainstreaming only extends to the program implementation stage. At the evaluation stage, Suparti did not include PUG aspects in it. Suparti chooses to assess a development program in general and focuses on effectiveness and community participation. Because Suparti's benchmarks in evaluating are only limited to effectiveness and participation, there are still some uneven developments.