Penelitian ini membahas tentang hak ḥaḍānah yang belum mumayyiz setelah perceraian. Dalam ḥadīṡ Nabi SAW, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 dan Pasal 156 menyatakan bahwa ibu yang mendapat prioritas utama untuk mengasuh anak yang belum mumayyiz. Namun, pada putusan nomor 122 hak asuh anak perempuan berusia 7 tahun oleh majelis hakim ditetapkan jatuh ke tangan ayahnya. Padahal secara kriteria ibu tersebut telah memenuhi syarat-syarat ḥaḍānah, artinya ibu tidak kehilangan hak ḥaḍānahnya. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana pertimbangan majelis hakim PA Purworejo dan analisis menurut hukum Islam dan hukum keluarga terhadap putusan nomor 122.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan kasus (case approach) yang didukung oleh jenis data primer dan data sekunder. Adapun teknik pengumpulan datanya adalah melalui wawancara dan dokumentasi.
Dari hasil penelitian ini, majelis hakim PA Purworejo dalam memutuskan perkara ḥaḍānah di tangan ayah bagi anak yang belum mumayyiz menggunakan dasar hukum Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu demi kepentingan terbaik anak. Selain itu, penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil gugatannya. Adapun dalam tinjauan hukum Islam terhadap perkara ini tidak sesuai dengan ḥadīṡ Nabi SAW. Dalam hukum keluarga Undang-Undang Perkawinan, apabila terjadi perceraian maka ayah dan ibu tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anaknya yang menjadi tugas bersama. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sedangkan, dalam pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam tidak sesuai, karena secara kriteria ibu tersebut tidak ada yang terhalang ḥaḍānahnya, seperti tidak menikah dengan laki-laki lain, berperilaku buruk, masuk dalam penjara, tidak menjamin kesehatan jasmani dan rohani anaknya.