Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganilisis pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung yang terdapat dalam Putusan MA Nomor 721K/Ag/2015 tentang sengketa waris dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Permohonan Kasasi dalam sengketa waris tersebut diajukan oleh para Tergugat yang merupakan dua anak kandung yang berbeda agama dengan orang tua kandungnya/pewaris.”Dalam hal ini, secara hukum waris Islam para Pemohon kasasi tidak berhak menerima bagian harta waris karena terhalang oleh salah satu sebab yaitu perbedaan agama dengan Pewaris. Namun demikian, Mahkamah Agung memutuskan terhadap para Pemohon kasasi tersebut dengan memberikan bagian harta warisan kepadan para pemohon kasasi melalui lembaga wasiat wajibah.
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum terseier dengan pendekatan yuridis-normatif dan filosofis. Sedangkan “analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melalui tahapan dari mengumpulkan, menginventarisasi, mengklasifikasi, lalu mengkonstruksi data skunder tersebut, dan diakhiri dengan deskriptif-analitis yang acuan utamanya adalah content-analisis.”
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pertama, dalam putusannya ditemukan bahwa Hakim MA dalam memutuskan bagian waris bagi termohon kasasi/istri pewaris mendapatkan 2/3 bagian, hal ini tidak tepat jika ditinjau dalam hukum Islam, karena bagian istri maksimal adalah ¼. Namun demikian, terkait putusan Hakim MA mengenai wasiat wajibah sangatlah relevan dengan ayat wasiat Surat Al-Baqarah ayat 180. Walaupun sebagian ulama mengatakan ayat wasiat tersebut di-nasakh oleh ayat waris surat Annisa ayat 11, namun dengan konsep naskh Al-Na’im ayat tersebut tidaklah di-nasakh dan tetap berlaku. Karena menurut konsep nasakh Al-Na’im penghapusan (naskh) ini tidak dihilangkan secara final atau konklusif akan melainkan semata-mata penundaan hingga waktunya tepat. Selanjutnya, jika ditinjau menurut pendekatan istihsan, ketika permasalahan ini diselesaikan dengan menerapkan metode istihsan bi al-mashlahah, maka wasiat wajibah diperbolehkan dengan tujuan agar anak kandung beda agama tersebut mendapatkan peralihan harta dari pewaris selaku orang tuanya. Kedua, secara materiil Putusan “Hakim MA telah memperluas pemberian wasiat wajibah dari yang sebelumnya oleh KHI diatur hanya untuk anak angkat dan orang tua angkat. Dalam putusannya, Hakim MA mengedepankan atau menggunakan pertimbangan hukum dengan ketentuan yang telah diatur dalam Yurisprudensi No. 368 K/Ag/1995 tanggal 16 Juli 1998 tentang sengketa waris. Adapun secara hukum formil, Putusan MA sudah sesuai dengan Pasal 47, Pasal 48 huruf a, Pasal 49 ayat 1, Pasal 49 ayat 2 huruf a, Pasal 49 ayat 4, Pasal 51, Pasal 52 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 28, 29, 30, 33 dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 30 dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang kekuasaan Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap