Perjuangan politik kewargaan merupakan gerakan melawan ketidakadilan. Serangkaian gerakan ini biasanya dilakukan oleh masyarakat level akar rumput hingga menengah beserta aktivis dan organisasinya. Perjuangan ini dilakukan karena salah satu dari dimensi kewargaannya tidak terpenuhi, sehingga kesejahteraan belum bisa tercapai. Masyarakat disabilitas menjadi masyarakat minoritas pada level akar rumput yang masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Secara personal disabilitas tunanetra di Kota Semarang telah lama merasakan kesulitan ketika beraktivitas diluar tanpa adanya fasilitas jalur pedestrian guiding blocks yang ramah disabilitas. Atas dasar permasalahan ini disabilitas tunanetra membentuk gerakan kolektif. Hal ini menjadi tolak ukur untuk melakukan perjuangan politik kewargaan dalam mendapatkan fasilitas publik bagi disabilitas tunanetra. Fenomena ini menarik untuk diteliti, yakni bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana bentuk ketimpangan yang dialami disabilitas tunanetra di Kota Semarang sebelum adanya perda, bagaimana perjuangan politik yang dilakukan untuk menyelesaikan berbagai ketimpangan tersebut hingga lahirnya perda, serta dampak yang dihasilkan dari perjuangan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Metode ini digunakan untuk menarasikan serta melihat bagaimana aktivis tunanetra membentuk gerakan kolektif yang bertujuan sebagai alat perjuangan untuk mendapatkan fasilitas publik berupa jalur pedestrian guiding blocks yang layak. Peneliti melakukan observasi untuk mendapatkan data di lapangan, kemudian dilanjutkan dengan melakukan proses wawancara, dan dokumentasi serta studi literatur dari tulisan – tulisan terkait sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan cara menggambarkan fenomena yang ditemukan di lapangan kemudian mengaitkan teori yang relevan. Dalam penelitian ini teori politik kewargaan dengan pendekatan republikan digunakan untuk menjabarkan temuan lapangan menjadi sebuah analisis yang informatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Penyandang disabilitas tunanetra di Kota Semarang mengalami ketimpangan hak dan ketimpangan sosial, dimana disabilitas tunanetra belum mendapatkan Perda Kota Semarang tentang Disabilitas. Hal ini berdampak dengan tidak adanya pelibatan sosialisasi oleh pemerintah serta tidak adanya komunikasi antara disabilitas tunanetra dengan pihak kontraktor, sehingga masih banyak jalur guiding blocks pada jalur pedestrian, terminal, dan halte yang belum layak. 2. Aktivis tunanetra melakukan perjuangan untuk mengatasi hal tersebut. Analisa politik kewargaan disabilitas tunanetra diantaranya dengan melakukan pembentukan gerakan kolektif disabilitas tunanetra, edukasi kepada disabilitas tunanetra, mengadakan audiensi tentang Perda Kota Semarang yang mengatur disabilitas, melakukan mediasi untuk mendapatkan jalur pedestrian guiding blocks yang layak, mengadakan audiensi untuk mewujudkan jalur pedestrian guiding blocks yang layak, serta pendampingan pemenuhan hak bagi disabilitas tunanetra. 3. Adapun dampak yang dihasilkan dari perjuangan disabilitas tunanetra meliputi Perda Disabilitas Kota Semarang. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ketimpangan hak salah satunya belum adanya perbaikan pada terminal sukun. Disisi lain, penggunaan aplikasi SIPU dianggap kurang efektif karena masih banyak fitur atau data yang belum di update dan pihak DPU kurang responsif dalam menanggapi aduan – aduan yang masuk di aplikasi SIPU.

ABSTRACT:
Civic political struggle is a movement against injustice. This series of movements is usually carried out by grassroots to middle level communities and their activists and organizations. This struggle is carried out because one of the dimensions of citizenship is not fulfilled, so prosperity cannot be achieved. People with disabilities are a minority community at the grassroots level who still receive little attention from the government. Personally, blind people in the city of Semarang have long experienced difficulties when doing activities outside without pedestrian facilities guiding blocks which is disability friendly. Based on this problem, blind people formed a collective movement. This is a benchmark for carrying out civic political struggle to obtain public facilities for the blind. This phenomenon is interesting to research, namely, it aims to describe the forms of inequality experienced by blind people in Semarang City before the regional regulations were introduced, how political struggles were carried out to resolve these various inequalities until the regional regulations were issued, and the impacts resulting from these struggles.
This research uses a qualitative method with a case study approach. This method is used to narrate and see how blind activists form a collective movement which aims to be a tool of struggle to obtain public facilities in the form of pedestrian paths guiding blocks worthy. The researcher carried out observations to obtain data in the field, then continued with conducting an interview process, and documentation and literature studies from previous related writings. Data analysis is carried out by describing phenomena found in the field and then linking relevant theories. In this research, civic political theory with a republican approach is used to describe field findings into an informative analysis.
The results of this research show that: 1. Blind people in Semarang City experience unequal rights and social inequality, where blind people have not yet received the Semarang City Regional Regulation on Disabilities. This has an impact on the absence of involvement in socialization by the government and the absence of communication between the blind and the contractor, so there are still many channelsguiding blocks on pedestrian routes, terminals and bus stops that are not yet feasible. 2. Blind activists are fighting to overcome this. Political analysis of blind disability citizenship includes establishing a collective movement for blind people, providing education to blind people, holding hearings on the Semarang City Regional Regulation that regulates disabilities, conducting mediation to get a pedestrian path guiding blocks appropriate, holding hearings to create a pedestrian routeguiding blocks appropriate services, as well as assistance in fulfilling the rights of blind people with disabilities. 3. The impacts resulting from the struggle for the blind include the Semarang City Disability Regional Regulation. However, in its implementation there are still disparities in rights, one of which is that there has been no improvement at the breadfruit terminal. On the other hand, the use of the SIPU application is considered less effective because there are still many features or data that have not been updated and the DPU is less responsive in responding to complaints submitted to the SIPU application.