Berdasarkan Pasal 105 huruf (a) KHI menyebutkan bahwa dalam hal pemeliharaan anak belum mumayyiz karena perceraian merupakan hak ibunya. Putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby memiliki amar putusan yang menolak gugatan penggugat sehingga hak haḍanah anak ada pada ibunya. Sedangkan putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby mengabulkan gugatan penggugat sehingga haḍanah jatuh kepada ayah. Kedua putusan tersebut memiliki kesamaan, yaitu penggugatnya sama-sama ayah, tergugat atau ibu telah menikah lagi dan anak hasil pernikahan belum mumayyiz. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui apakah kedua putusan tersebut telah sesuai dengan Hukum Islam mengenai syarat pemegang haḍanah atau tidak.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam dua putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menetapkan hak asuh anak (haḍanah) belum mumayyiz dan bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap pertimbangan hukum hakim pada dua putusan tersebut.
Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif (library research). Menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi. Adapun sumber hukum primer berupa salinan Putusan Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dan putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur’an dan Hadits. Sumber hukum sekunder yang berasal dari karya ilmiah, jurnal dan buku-buku dan sumber hukum tersier seperti kamus bahasa hukum, enslikopedi, majalah dan internet. Teknik analisis data yaitu menggunakan metode deskriptif analisis.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pertama, hakim Pengadilan Agama Surabaya yang memutus perkara Nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby dengan dasar Pasal 156 huruf (c) KHI dengan mengedepankan kemaslahatan anak. Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby hakim menetapkan hak asuh anak kepada ayah berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak dengan dasar hukum Pasal 105 huruf (a) dan Yuisprudensi Nomor 110 K/AG/2007. Kedua, dua putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut menghasilkan analisis yang berbeda dalam perspektif Hukum Islam mengenai syarat-syarat pemegang haḍanah. Dalam amar putusan nomor 2221/Pdt.G/2023/PA.Sby menurut penulis kurang tepat jika hak haḍanah tetap ada pada tergugat karena telah kawin lagi. Sedangkan dalam putusan nomor 2701/Pdt.G/2023/PA.Sby pertimbangan hukum dan amar putusannya telah tepat karena hak haḍanah jatuh kepada penggugat karena tergugat tidak iffah dan telah kawin lagi.