Salah satu Perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara: 156/Pdt.G/2024/ PA Smn merupakan perkara wanprestasi akad Murābaḥah antara BMT Mitra Usaha Ummat Sleman dengan Nasabahnya. Pada praktiknya yaitu Nasabah melakukan pembiayaan di BMT Mitra usaha Ummat sebesar Rp. 200.000.000,- dengan margin sebesar Rp 21.600.000 dalam jangka waktu 6 bulan, akan tetapi saat jatuh tempo pembayaran hingga perkara diajukan nasabah hanya membayar sebesar Rp 11.900.000,- dengan itu nasabah dianggap melakukan wanprestasi. Dalam putusan perkara tersebut majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Dalam hal ini penulis menganalisis pertimbangan hukum hakim dan menganalisis hukum formill dan materiil pada putusan tersebut.
Hasil analisisnya adalah bahwa penyelesaian wanprestasi akad Murābaḥah pada perkara Nomor: 156/Pdt.G/2024/PA.Smn, dalam pertimbangannya hakim sudah membuat dari aspek yuridis (perundang-undangan) dan filosofis(kebenaran dan keadilan), akan tetapi ada beberapa yang belum berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Adapun dalam penyelesaian perkara ini sudah sesuai dengan hukum formill, namun dalam peneranpan hukum materiil masih ada yang kurang tepat dan masih ada petitum yang tidak di dasarkan pada peraturan perundang-undangan- undangan yang terkait. Sehingga tidak sesuai dengan pasal paal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuaaan kehakiman dan 5 PERMA Nomor 14 tahun 2016 .