Hadirnya budaya digital membuat otoritas keagamaan berkontestasi pada komunitas dakwah. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kemunculan otoritas keagamaan baru di dai milenial di Kota Semarang. Secara terperinci membahas tentang: Bentuk otoritas keagamaan; Terbentuknya otoritas baru untuk membangun komunitas mad’u; Kecenderungan mad’u mengikuti otoritas; Penyebab terbentuknya otoritas. Permasalahan ini dijawab menggunakan fenomenologi dan digali dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data diperoleh melalui wawancara berupa: Profil komunitas, profil dai, kecenderungan dai membentuk komunitas mad’u, kecenderungan mad’u mengikuti otoritas. Subjek yang diwawancarai meliputi dai, pengurus komunitas dan mad’u pada tiap komunitas. Objek penelitian meliputi komunitas Dawwam Sahabat Hijrah, Santrendelik, UKKI Unnes dan Insani Undip. Observasi digunakan untuk memperoleh data sumber rujukan dakwah, metode berdakwah, data identitas mad’u, jumlah peserta kajian dakwah komunitas dan materi dakwah. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data berupa jadwal kajian dan video ceramah di media digital. Data yang diperoleh akan di cross check, kemudian dilakukan kategorisasi serta interpretasi data. Terakhir, dilakukan visualisasi data dalam bentuk deskripsi jawaban.
Keempat komunitas memiliki perbedaan jenis otoritas. Otoritas keagamaan cendekiwan dari kaderisasi dan perguruan tinggi (Dawwam Sahabat Hijrah), otoritas cendekiawan dari perguruan tinggi dan otoritas tradisional (UKKI Unnes), otoritas cendekiawan dari kaderisasi (Insani Undip), dan otoritas cendekiawan dari perguruan tinggi (Santrendelik). Terbentuknya komunitas mad’u, dai melakukan upaya menciptakan konten dakwah, membentuk komunitas dakwah, memiliki sertifikasi trainer dai kampus, memberikan strategi dakwah urban, dan model dakwah rasional. Kecenderungan dai membentuk otoritas baru dipicu oleh tantangan dakwah digital, urgensi literasi dakwah digital, munculnya wacana baru dakwah digital, adanya hiperealitas dalam dakwah digital, otoritas keagamaan baru sebagai bentuk tanggung jawab moral bagi para dai, adanya permasalahan dakwah perkotaan. Kecenderungan mad’u mengikuti otoritas dai dikarenakan dai dengan citra dakwah humanis, memiliki kualifikasi pendidikan Islam, mampu menciptakan tema kekinian dan lembaga dakwah kampus sebagai pemegang otoritas keagamaan. Kesimpulan: Dai milenial dengan karakteristik digital native, justru tidak ditemukan otoritas keagamaan digital. Mayoritas mad’u cenderung menyukai dai yang memiliki otoritas keagamaan cendekiawan. Hal ini dikarenakan sikap kritis masyarakat perkotaan yang berada pada level geopolitik. Komunitas Dawwam, Santrendelik dan UKKI Unnes sepakat bahwa otoritas baru tidak berkontestasi dengan otoritas tradisional. Insani Undip sebagai pemegang otoritas cendekiawan dari kaderisasi yang menentang keberadaan otoritas tradisional. Teori Otoritas Max Weber perlu direvisi dengan menambahkan otoritas substansif rasional dan digital.

ABSTRACT:
The presence of digital culture makes religious authorities contest in the da’wah community. This study aimed to analyze the existence of new religious authorities in the millennial da’wah in Semarang. In detail, it discusses: forms of religious authority; formation of new authority to build the mad’u community; the tendency of mad’u to follow authority; reasons for the authority formation. These problems are answered using phenomenology and explored through interviews, observations, and documentation. The data obtained through interviews are: community profile, da’i profile, da’i’s tendency to form mad’u community, mad’u tendency to follow authority. The subjects interviewed are da’i, the community’s administrators, and mad’u in each community. The research objects are Dawwam Sahabat Hijrah, Santrendelik, UKKI Unnes, and Insani Undip. Observation is used to obtain data on sources of da’wah references, da’wah method, mad’u identity, number of participants in the community, and da’wah materials. Documentation is used to obtain data on study schedules and video lectures on digital media. The data obtained will be cross-checked, then categorized and interpreted. Finally, the data is visualized in the form of descriptions of answers. Four communities have different types of authority: the religious authority of scholars from cadre formation and university (Dawwam Sahabat Hijrah), the authority of scholars from university and traditional authority (UKKI Unnes), the authority of scholars from cadre formation (Insani Undip), and the authority of scholars from university (Santrendelik). In the formation of a mad’u community, the da’i makes efforts to create da'wah content, forms a da'wah community, obtains a campus da'wah trainer certification, and provides an urban da'wah strategy and rational da'wah model. The tendency of da’i to form new authorities is triggered by the challenges of digital da’wah, the urgency of digital da’wah literacy, the emergence of new discourses on digital da’wah, the existence of hyperreality in digital da’wah, new religious authorities as a form of moral responsibility for da’i, and the problems of urban da’wah. The tendency of mad’u to follow the authority of the da’i is because they have a humanist da’wah image, have Islamic educational qualifications, are able to create contemporary themes, and the campus da’wah institution is the holder of religious authority. Conclusion: millennial da’is with digital native characteristics, in fact, do not have digital religious authority. The majority of mad’u tend to prefer da’i who has scholarly religious authority. This is due to the critical attitude of urban society at the geopolitical level. The Dawwam, Santrendelik, and UKKI Unnes communities agreed that the new authority does not contest with the traditional authority. Insani Undip, as the holder of the authority of scholars from the cadre formation, opposes the existence of traditional authority.