BPRS PNM Binama Semarang merupakan lembaga keuangan yang berperan dalam menyimpan dana dari masyarakat (funding) dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (lending), kegiatan penyaluran dana dapat diberikan kepada masyarakat untuk memperoleh manfaat, salah satunya adalah manfaat atas jasa. Akan tetapi produk pembiayaan ijarah di BPRS PNM Binama Semarang peminatnya lebih sedikit daripada produk pembiayaan yang lain. Setiap nasabah yang hendak mengajukan permohonan pembiayaan akan dikenai beberapa persyaratan. Dalam pemberian pembiayaan bank harus berhati-hati dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, yaitu dengan melakukan kajian prinsip 5C. Apabila nasabah tidak memenuhi standar prinsip 5C maka kemungkinan besar pengajuan pinjaman tidak disetujui pada hasil keputusan rapat anggota komite di BPRS PNM Binama Semarang. Oleh karena itu, informasi mengenai penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan patut diangkat dan dikaji secara komprehensif dalam tugas akhir ini dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 1) Bagaimana penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan ijarah di BPRS PNM Binama Semarang dan 2) Bagaimana kesesuaian prinsip 5C pada produk pembiayaan ijarah di BPRS PNM Binama Semarang dengan peraturan Bank Indonesia.
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer berupa metode wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder berupa buku-buku perpustakaan yang terkait dengan penelitian dan tugas akhir yang dibuat oleh mahasiswa Prodi D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
Dalam penelitian dapat ditemukan bahwa: pertama, dalam melakukan penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan ijarah. BPRS PNM Binama Semarang sudah menerapkan prinsip 5C sesuai dengan kebijakan BPRS PNM Binama Semarang. Selain kelima prinsip tersebut, pegawai bank juga wajib melakukan foto usaha dan jaminan serta menyertakan rekomendasi pembiayaan. BPRS PNM Binama Semarang juga melakukan analisis prinsip syariah dan tujuan pembiayaan calon nasabah tersebut supaya mengetahui apakah pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah atau tidak. Selain itu, nasabah layak diberikan atau tidaknya pembiayaan tergantung kepada hasil keputusan para anggota komite BPRS PNM Binama Semarang pada saat itu juga rapat komite dilaksanakan atau berlangsung. Kedua, dalam analisis penerapan prinsip 5C yang terjadi di lapangan, BPRS PNM Binama Semarang dalam mengkaji prinsip 5C sudah sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008, Pasal 23 Ayat 2, yaitu Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition.