Pada akhir Maret 2015 Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran terhadap 22 situs internet yang dinilai bermuatan radikal atau simpatisan radikalisme. Kemenkominfo yang memiliki tugas mengelola bidang komunikasi dan informatika, berfungsi menjaga agar situs-situs yang mengampanyekan radikalisme dapat diminimalisir. Kewenangan ini tertuang dalam “Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif”. Dalam peraturan ini dijelaskan, Kemenkominfo berwenang untuk melakukan pemblokiran atau mencabut dari pemblokiran (normalisasi) terhadap situs-situs yang bermuatan negatif. Terkait dengan hal itu, peneliti mengkaji implementasi “Peraturan Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014. Dengan rumusan masalah, peneliti mengambil studi kasus pemblokiran 22 situs yang dianggap radikal pada tahun 2015, yang saat pemblokirannya melahirkan silang sengketa. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, dengan pendekatan studi kebijakan, yakni Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014. Peraturan ini sekaligus menjadi sumber data primer, selain data atau keterangan Kemenkominfo terkait pemblokiran situs yang telah dilakukan. Selanjutnya tindakan pemblokiran tersebut dianalisis menggunakan peraturan terkait dari sisi mekanisme normatif yuridis, dan dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan modal Van Meter dan Van Horn. Hasil penelitian ini ialah bahwa dalam melakukan pemblokiran, mekanisme yang berlaku tidak sepenuhnya dijalankan oleh Kemenkominfo. Kemenkominfo menempatkan laporan BNPT dalam keadaan mendesak, sehingga Kemenkominfo lansung meminta penyedia layanan internet untuk memblokir situs-situs. Dilihat dari mekanisme, sejak penerimaan laporan dan diblokirnya situs-situs, waktu yang diperlukan melebihi batas yang ditentukan pada mekanisme yang berlaku. Selain itu ada hal-hal yang memerlukan penjabaran lebih lanjut, seperti “dalam keadaan mendesak”. Dilihat dari model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, itulah salah satu penyebab utama yang membuat implementasi menjadi tidak efektif. Oleh karena tidak adanya kejelasan penjabaran itulah yang melahirkan pro-kontra. Kemudian adanya langkah stategis Kemenkominfo seperti pembentukan tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, adalah upaya untuk mengatasi persoalan yang mengemuka. Hal tersebut penting untuk menyempurnakan suatu kebijakan. Penyempunaan Permenkominfo tersebut amat perlu dilaksanakan agar hal-hal seperti pro-kontra masyarakat tidak terulang lagi saat Kemenkominfo melakukan pemblokiran. Dengan begitu implementasi kebijakan akan sesuai dengan yang diharapkan.