Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi umat Islam, perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad perkawinan itu harus memenuhi rukun dan syarat perkawinan yaitu: adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali, dua orang saksi laki-laki dan ijab qabul. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat. Layanan pencatatan berbasis IT dengan rangkaian pernikahan sesuai UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan masyarakat tidak lagi segan dan takut mencatatkan pernikahan mereka di data Pemerintah melalui KUA Departemen Agama.
Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Efektivitas layanan berbasis Informasi Teknologi (IT) oleh KUA dalam mendukung legalitas perkawinan di KUA Kecamatan Banyubiru. 2) Untuk mengetahui Implementasi layanan berbasis Informasi Teknologi (IT) oleh KUA dalam mendukung legalitas perkawinan di KUA Kecamatan Banyubiru.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok lembaga atau masyarakat. Data diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.
Hasil penelitian menunjukan. Pertama, proses pencatatan nikah berbasis Informasi Teknologi (IT) sistem pencatatan nikah dengan mekanisme mencatat buku nikah yang keluar dari Kantor Urusan Agama setempat, dari proses database, dan aplikasi penunjang di depan, serta integrasi antar jaringan/network system maka semakin kecil kemungkinan untuk masyarakat yang tidak taat pada aturan hukum berlaku, layanan pencatatan berbasis IT sudah efektif, karena dari sistem sudah dijaga untuk keamanan baik dari pihak perusak jaringan maupun yang ingin merusak sistem aturan pernikahan bisa dicegah. Kedua, pencatatan dan aktanya merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’ dan ketentuan hukum yang berlaku agar terjamin ketertiban bagi masyarakat. Sehingga perkawinan hanya boleh dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh KUA melalui PPN, dengan begitu layanan pencatatan berbasis IT dengan rangkaian sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat terlaksana.