Perlu adanya pedoman baku dalam mengelola ibadah haji. Pedoman baku yang dimaksud adalah SOP (Standar Operasional Prosedur). Sementara itu, menurut Undang-Undang, bahwa penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah. Maka penelitian ini akan meneliti SOP yang digunakan oleh pemerintah (dalam hal ini adalah Kementrian Agama) dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia. Cakupan dari penyelenggaraan ibadah haji sangatlah luas, maka fokus dari penelitian ini adalah mengenai SOP pembatalan ibadah haji. Peneliti melihat keunikan dimana banyak orang rela membayar mahal untuk berangkat haji, rela menunggu beberapa tahun untuk berangkat haji, namun ada beberapa kasus yang tidak lazim, dimana seseorang telah terdaftar untuk melaksanakan ibadah haji, namun dibatalkan karena beberapa faktor. Peneliti ingin mengetahui bagaimana SOP pedoman pembatalan ibadah haji dan bagaimana penerapannya. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Kantor Kementrian Agama Kota Semarang, sebab di Kementrian Agama Kota Semarang, pelayanan pembatalan haji ditangani oleh satu orang staf khusus sehingga penanganannya lebih baik daripada beberapa Kementrian Agama sekitar yang staf pelayanan pembatalannya adalah jadi satu dengan staf pelayanan pendaftaran haji. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yang akan mengungkapkan dan memaparkan fakta yang terjadi di lapangan selama masa penelitian. Sumber data yang digali berasal dari tulisan, arsip, dokumen dan jawaban wawancara atau penjelasan responden. Penyajian data pada penelitan ini adalah seutuhnya informasi yang diperoleh peneliti, tidak ditambahi maupun tidak dikurangi. Teknik analisis data yang digunakan adalah berdasarkan teori Milles and Hubarman, yaitu analisis data dengan tiga tahapannya ; tahap reduksi, tahap display dan tahap verifikasi. Penyajian hasil penelitian berupa teks narasi sesuai data yang diperoleh, tanpa dikurangi dan tanpa ditambahi pula. Hasil penelitian ini adalah : Pembatalan haji prosedurnya dilaksanakan di Kementrian Agama tingkat Kabupaten atau Kota. Pedoman pembatalan dibuat oleh Direktorat Jendral Pelayanan Haji dan Umrah RI. Pembatalan haji bertujuan untuk menarik kembali BPIH yang telah disetorkan ke bank karena Jama’ah yang bersangkutan tidak meneruskan niatnya untuk pergi haji. Menurut penyebabnya, pembatalan ibadah haji memiliki tiga kategori, pertama, batal karena alasan meninggal dunia, kedua, batal karena alasan-alasan tertentu, ketiga, batal karena faktor validasi. Adapun temuan di lapangan saat penelitian adalah : Perlu adanya penyempurnaan dalam penyusunan dokumen SOP pembatalan haji agar dapat sesuai dengan standar dan teori. Penerapan atau implementasi SOP pembatalan ibadah haji telah terlaksana dengan baik, mulai dari penyusunan, sosialisasi dan distribusi, sampai pada pelatihan dan penerapan. Kemudian pengamatan secara cermat terhadap beberapa kasus, ternyata tidak seluruhnya kasus gagal berangkat ke Arab Saudi termasuk batal haji, sebab ada kemungkinan bahwa itu hanya tertunda hajinya.